MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Kasruh BBM subsidi di SPBU-N Sapoiha, Kecamatan Watuhohu akhirnya menjadi pembahasan serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kolaka Utara, Senin (11/10/2021).
Agenda tersebut sebelumnya sudah diutarakan Ketua Dewan Kolut Buhari Djumas beberapa waktu lalu. Turut hadir dalam RDP Kadis Perikanan Zakaria Bakrie, Kadis Perindag Muhammad Rizal Natsir, Manajer SPBU-N Sapoiha A Sulolipu dan Sekdes Sapoiha Taufiq.
Dari hasil pertemuan tersebut melahirkan dua keputusan yaitu pertama, Dinas Perikanan akan mengeluarkan rekomendasi pengawasan selama satu bulan terhitung sejak tanggal 11 Oktober – 11 Nopember 2021 di SPBU-N Sapoiha.
Kedua, Dinas Perikanan akan membuat rekomendasi kepada kelompok nelayan yang akan menggunakan bahan bakar minyak atau solar.
“RDP hari ini sedikit lebih soft karena semua pernyataan teman legislatif sesuai hasil temuan di lapangan sudah dibantah Manajer Pengelola SPBU-N Sapoiha, khususnya terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi,” ungkap Ketua Komisi III Dewan Kolut, Abu Muslim.
Guna memastikan kebenaran pembelaan itu, maka dewan pun menyetujui usulan Dinas Perikanan guna melakukan pengawasan ketat selama sebulan.
“Kita ingin memastikan BBM subsidi tersebut tersalurkan sesuai peruntukannya. Tidak hanya satu bulan, bahkan nantinya kami akan melakukan pengawasan secara kontinyu,” tegasnya.
Ditegaskan pula, dewan telah menyampaikan ke masyarakat yang berdomisili tidak jauh dari lokasi SPBU-N agar memotret atau membuat dalam bentuk video jika ada aktivitas yang terindikasi menyalahi aturan sehingga ada data real.
“Kami tadi telah menegaskan ke pengelola SPBU-N, ketika ada lagi laporan terkait pelayanan di SPBU-N Sapoiha masuk ke DPRD Kolut dan terbukti, maka kami akan tindak tegas persoalan ini,” tegasnya.
Pihak dewan juga siap memantau proses pengawasan yang dilakukan Dinas Perikanan sebagai upaya mengkonfrontir hasil monitoring komisi III beberapa hari lalu.
“Nanti hasilnya tiap Minggu akan kami sampaikan ke publik melalui media massa,” tukasnya.
Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Haedirman Sarira juga berharap agar RDP SPBU-N Sapoiha adalah pertama dan terakhir untuk kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.
“Silakan pengelolan SPBU-N benahi pelayanan. Masalahnya tidak mungkin asap kalau tidak ada api. Hari ini kami masih siap membina, masih lembut. Tetapi kalau masalah mencuat lagi, kami tindak tegas,” warningnya.
Ia juga meminta kepada pemerintah setempat untuk sama-sama melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi agar peruntukannya tepat sasaran.
Sementara itu, Manajer pengelola SPBU-N Sapoiha, A. Sulolipu membantah semua tudingan terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU-N tempat ia bekerja.
“Tidak benar pak, jika kami memberikan jatah ke masyarakat atau pemuda lima jeriken pertangki. Kami juga tidak pernah melayani masyarakat yang tidak memiliki kartu nelayan,” tuturnya.
Dia mengaku heran si pelapor mempersoalkan pelayanan SPBU-N Sapoiha, padahal bersangkutan bukan masyarakat nelayan. Dia pun mendesak balik dewan agar menelusuri motif di balik pelaporan itu.
Untuk informasi, RDP yang digelar di ruang aspirasi DPRD Kolut hari ini tidak menghadirkan langsung pembawa aspirasi (Ansar) dan juga pengelola SPBU-N Sapoiha H Bahar.
Menurut Ketua Komisi III, pihaknya sengaja tidak memberikan undangan ke pembawa aspirasi karena akan menyampaikan langsung hasil RDP tersebut untuk dikonfrontir. (***)
Reporter : Andi Momang
