MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Ratusan massa tergabung dalam Ormas Tamalaki Patawonua dan masyarakat Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara memprotes aktivitas pertambangan PT Riota Jaya Lestari.
Pasalnya, pembangunan Jetty di Tanjung Watukila, Desa Lambai itu ikut merusak makam leluhur warga setempat. Masalahnya ini pun akhir disikapi DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat, Rabu (7/7/2021).
Atas kejadian tersebut Ketua Tamalaki Patowonua, Mansiral Usman pemerintah daerah menuntut bertanggung jawab atas kerusakan makam leluhur warga tersebut.
“Seharusnya ketika rekomendasi pembangunan jetty dikeluarkan mesti ada sosialisasi dan kajian akademik. Di kawasan itu ada makam nenek moyang kami bernama Wende’pa,” tuturnya.
Pengurus Tamalaki lainnya, Luis menambahkan, sejumlah nelayan di Desa Lambai kehilangan mata pencaharian akibat terjadi pencemaran lingkungan di kawasan jetty itu. Pihak perusahaan pun dituntut memberikan konvensasi untuk uang debu dan nelayan.
“Kami meminta Pemda dan DPRD Kolut mengeluarkan rekomendasi penghentian aktivitas pemuatan Ore PT Riota karena perairan Kecamatan Lambai termasuk area tangkap nelayan yang diharamkan untuk pembangunan tersus atau tuks,” bebernya.
Faisal, Salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Lambai turut hadir dalam RDP juga menuntut pemerintah daerah dan perusahaan tamabang memberikan solusi terkait minimnya masyarakat lokal yang dipekerjakan di lokasi tambang.
“Kalau kita mau membandingkan antara pekerja dari luar dan masyarakat lokal, itu hanya nol sekian persen. Sementara kita ketahui bahwa lokasi mereka menambang adalah wilayah masyarakat lokal, ini tidak adil,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan massa, pemerintah daerah diwakili oleh Asisten III Sekertariat Daerah (Sekda) Kolut, Muhammad Idris mengaku sedih melihat kondisi aktivitas pertambangan di Kolut yang selalu menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Kita memiliki sumber daya alam melimpah tapi dikeruk begitu saja tanpa ada sumbangsi terhadap daerah. Soal rekomendasi pembangunan saya sendiri kurang tahu, nanti saya akan sampaikan pada pimpinan soal itu,” katanya mengaku cuma mewakili Sekda yang sedang menghadiri kegiatan lomba desa tingkat provinsi di Desa Beringin,” tukasnya.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kolut, Agusdin, S.Sos dan dihadiri beberapa fraksi di DPRD yakni Muh. Syair (PKB), Haedirman Sarira (PBB), Muhamad Syafaat Nur, Basman, Sabri bin Mustamin (Demokrat), dan Abu Muslim (Golkar) bersepakat untuk meninjau langsung lokasi makam leluhur Tolaki yang terletak di Tanjung Watulaki.
“Jadi hari ini kita sepakat bahwa hari Jumat, (9/7/2021) bersama 10 orang perwakilan Tamalaki, Dewan Adat Patowonua, LAT, dan instansi terkait akan meninjau langsung lokasi tempat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Riota,” tegas Agusdin.
Ketua DPC PDI-P ini juga berjanji kepada ormas Tamalaki akan menyelesaikan persoalan ini dan tidak mengambang.
“Percayalah. Kalau saya yang memimpin sidang pasti ada solusi dan persoalan ini pasti akan selesai. Saya tidak mau memimpin sidang kalau tidak ada solusi dan itu komintmen saya sejak dulu ketika memimpin sidang,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama Haedirman Sarira, (PBB) meminta agar pihak demonstran bersabar dan mau bekerja sama karena kerjasama sangat penting untuk menindaklanjuti persoalan ini.
“Saya sebagai orang tua kalian meminta agar bersabar dan bekerja sama. Olehnya itu, agar persoalan ini betul-betul kelar maka kita harus memiliki data awal dan data itu hanya bisa kita peroleh ketika meninjau langsung lokasi tersebut,” terangnya. (***)
Reporter : Andi Momang
