MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Seluruh pemerintah daerah saat ini sudah melakukan berbagai upaya menekan tingginya angka prevalensi stunting (kekerdilan). Sesuai arahan Presiden Joko Widodo target prevalensi stunting di bawah 14 persen.
Namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri baik di tingkat sektoral kelembagaan maupun pemerintah daerah. Semua pihak harus bersinergi karena itu butuh pendekatan program maupun kegiatan secara terintegrasi.
Demikian sambutan Kadis Dinas Kesehatan Sultra diwakili Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, Rosmawati Rasyid SKM MKes saat pembukaan acara pertemuan bertema konvergensi, koordinasi dan konsolidasi LP/LS Penurunan stunting tingkat Provinsi Sultra, Kamis (2/6/2022).
Kegiatan itu diikuti sekira 100 orang peserta utusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten maupun kota di Sultra. Rencananya berlangsung selama empat hari dengan menghadirkan sejumlah narasumber penting.
“Jadi kita menargetkan khusus untuk wilayah Sultra prevalensi stunting bisa mencapai 14 persen di Tahun 2024. Untuk itu momen kegiatan ini kita mencoba untuk menyatukan pemikiran yang lebih konstruktif,” tutur Rosmawati.
Sejauh ini, kata dia, berbagai pendekatan dan kerja keras secara terpadu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di semua tingkatan.
Namun berdasarkan review data elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e PPGBM), prevalensi stunting di Sultra di Tahun 2022 sebesar 21,7 persen.
“Di Tahun 2021 ini turun menjadi 16,4 persen. Jadi angka di bawah target RPJMN dan Renstra nasional yakni 24,1 persen di Tahun 2020 dan sekira 21,1 persen di tahun 2021,” tandasnya.
Dijelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak sehingga berisiko lebih tinggi menderita penyakit di masa dewasa. Jadi secara fisik mulai dari dalam kandungan dan terlihat ketika usia dua tahun,” jelasnya.
Bila kasus itu tidak ditekan, lanjut Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Sultra itu, secara ekonomi bisa berdampak pada beban negara, utamanya dari sisi pembiayaan kesehatan dan kerugian ekonomi lainnya.
“Persoalan penanganan stunting ini harus dihadapi secara bersama secara lintas program mapun sektor terkait sesuai arahan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 1,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkes Sultra, Almin SKM Mkes mengatakan, ke depan berbagai upaya pemerintah di daerah melalui program dan kegiatan akan dipantau secara intensif.
“Nanti provinsi akan membentuk tim asesor atau penilai guna mengevaluasi dan mengukur sejauhmana kinerja pemerintah di daerah kabupaten maupun kota dalam menangani kasus stunting,” ujarnya pada jurnalis.
Dasar itu, kata dia, pertemuan resmi ini diikuti dominan institusi yang berperan di bidang perencanaan maupun leading sektor teknis seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, BPMD, BKKBN dan lainnya.
Terpisah Kadis PPKB Kolaka Utara, Hj Hasrayani menegaskan, menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Sultra. Paling tidak sisi tekanan tema ada kata konvergensi, konsolidasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas program.
“Semua sektor harus bersatu padu merumuskan program bersama untuk mendorong percepatan penurunan stunting. Syukur-syukur bisa zero kasuslah,” ungkapnya di sela kegiatan pertemuan tersebut.
Dinas PPKB Kolut, lanjutnya, lebih memaksimalkan peran penyuluh keluarga berencana (KB), utamanya memberikan edukasi dan pemberian makanan dan minuman yang bergizi tinggi.
“Peran penyuluh KB punya andil besar dalam mencegah dan menekan angka stunting di Kabupaten Malang dengan memberikan edukasi macam makanan yang bergizi yang baik untuk ibu dan anak,” katanya. (***)
Reporter : Juhartawan
