MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan menjadi titik konsen DPRD Sultra. Terlebih dalam beberapa hari terakhir kisruh jalan rusak melanda sejumlah daerah di Sultra. Bahkan berujung aksi blokir jalan oleh warga setempat.
Dasar itu, Ketua DPRD Sultra H Abdurrahman Shaleh (ARS) menggelar rapat bersama instansi terkait seperti Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra serta Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sultra, Selasa (16/11/2021)
Sedangkan legislator Sultra yang turun dalam pertemuan itu adalah Wakil Ketua Hery Asiku dan anggota Komisi III diantaranya Salam Sahadia, Irfani Thalib, Aksan Jaya Putra dan Yudi Mahardika.
Dalam pertemuan itu sempat mencuat berbagai masalah program pembangunan infrastruktur tidak berjalan sesuai rencana. Salah satu pemicu masalah terkait biaya ganti lahan yang terdampak pembangunan.
Selain itu benang kusut pembenahan Jalan Raha – Lakapera dan jalan di wilayah Kabupaten Buton Utara.
Berkaitan dengan itu, Salam Sahadia pun mencoba mengkonfrontir informasi bahwa BPJN sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk mendukung pembenahan Jalan Raha-Lakapera.
Menanggapi informasi itu, Kepala seksi pembangunan jalan Balai Jalan Nasional provinsi Sultra, Nasrun Nasiu membenarkan hal itu. Namun anggaran sebesar itu bukan sepenuhnya diporsikan pada penuntasan rehab jalan.
“Hanya sebagian saja. Yah rusak-rusak saja karena itu anggaran yang sifatnya fungsional. Jadi Rp 25 miliar itu hanya untuk 25 kilometer, itu juga bukan seluruh fisik jalan saja,” ungkapnya.
Dia juga mengakui keterlambatan proyek atau kurang optimalnya realisasi fisik karena kerap berbenturan dengan ganti rugi lahan. Situasi itu juga bisa menjadi pertimbangan atau catatan tersendiri dari kementerian.
Ketua Dewan Sultra, ARS berharap ke depan pemerintah daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten harus tuntaskan dulu masalah klaim ganti rugi lahan, meski proyek itu berstatus nasional.
“Dari pertemuan kita hari ini, saya simpulkan, pertama kita anjangsana ke semua balai, kedua kita akan undang kabupaten masing-masing guna merespon proyeksi kegiatan di Tahun 2022 nanti. Terakhir, tidak ada lagi istilah semua prioritas karena anggaran kita cukup terbatas,” terangnya.
Hasil pertemuan itu, lanjut Ketua DPW PAN Sultra itu, akan disampaikan pula ke Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR di Jakarta. Selain itu dewan juga berharap agar BPJN dan Balai Wilayah Sungai meluangkan waktu tertentu untuk berkoordinasi secara rutin.
“Tidak usah tiap bulan pak, cukup sekali pertiga bulan saja kita ketemu. Tujuannya untuk memotret semua yang terjadi. Misalnya BWS soal mengantisipasi banjir, nah hasilnya kami kirim semua ke daerah sehingga tidak ada lagi daerah yang pura-pura tidak ngerti soal penanganan banjir,” jelasnya. (**)
Reporter : Juhartawan
