MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Dinas Pengendalian Penduduk (PP) dan Keluarga Berencana (KB) Kolaka Utara menggelar pertemuan Orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat Kecamatan Tahun 2021. Kegiatan itu berlangsung pada 29 November – 8 Desember 2021.
“Kegiatan ini kami tiga zona dan terdiri atas delapan angkatan. Untuk zona I itu meliputi Kecamatan Rante Angin dan Lasusua, zona II mencakup wilayah Kecamatan Kodeoha hingga Ngapa serta zona III itu adalah Kecamatan Pakue, Pakue Tengah, Porehu dan Batu Putih,” tutur Kepala Dinas PP dan KB Kolut, Hj Hasrayani, Selasa (30/11/2021).
Dijelaskan, pembentukan TPK memiliki tugas masing-masing mulai dari unsur bidan, pemberian edukasi dari sisi gizi ibu anak, kesehatan dan juga kebersihan. Sementara dari unsur PKK dan kader posyandu berperan dalam pendataan.
TPK terdiri dari tiga unsur, yaitu bidan atau tenaga kesehatan, PKK, dan kader Keluarga Berencana (KB). Tim akan bekerja dibawah koordinasi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).
TPK, kata dia, akan melakukan pendampingan pada tiga kelompok sasaran, yaitu calon pengantin, ibu hamil, serta baduta dan balita. Tugasnya adalah melakukan pengawasan dan edukasi kepada kelompok sasaran untuk mencegah stunting.
Masih kata Hasrayani, selain Bidang Ketahanan Kesejahteraan, pembentukan tim pendamping keluarga terkait pencegahan stunting di wilayah Kolut juga bekerjasa dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Kami berharap melalui tim pendamping keluarga, masyarakat mendapatkan edukasi peran ayah dan ibu serta bagaimana cara pengasuhan anak yang baik menjadi kunci utama pada pencegahan stunting,” ucapnya.
Menurutnya, saat ini di Kolut memiliki 139 TPK tersebar terdiri dari unsur bidan, kader TP PKK dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Sedangkan total TPK di Sultra sendiri mencapai 2.579 tim dengan jumlah peserta 7.791 orang.
“Kita berharap banyak agar TPK itu mampu berperan menekan angka kasus stunting di Kolaka Utara, kendati dari aspek prevalensi kita masih baik dibanding daerah lain di Sultra,” terangnya.
Ditegaskan pula, penanganan stunting membutuhkan kolaborasi semua stakeholder, termasuk juga seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD memiliki peran masing-masing dalam mendorong upaya menekan kasus gizi buruk. (***)
Reporter : Andi Momang
