MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan sejumlah masukan kritis terhadap rancangan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) APBD 2026 dalam rapat paripurna, Selasa (14/10).
Masukan tersebut berfokus pada percepatan pembangunan, kesejahteraan tenaga kesehatan, dan layanan publik.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Maksum Ramli menekankan beberapa poin penting.
Pertama, mengenai percepatan penyelesaian rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang diharapkan tuntas sebelum HUT Kolaka Utara 2026.
Kedua, fraksinya mendorong penyelesaian status 16 tenaga honorer kesehatan di RSUD Djafar Harun Lasusua melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
Fraksi Gerindra juga menyoroti dua masalah infrastruktur dan layanan.
Mereka meminta penuntasan pembangunan Puskesmas Pakue Utara yang sempat bermasalah dengan pondasi dan pagar di lahan warga.
Selain itu, keberatan disampaikan terkait biaya rujukan ambulans RSUD yang dinilai membebani masyarakat.
“Biaya ambulans seharusnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Pemerintah harus hadir memberikan solusi,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, menyambut baik masukan dari legislatif.
Dia memastikan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian rumah jabatan sesuai target.
“Untuk tenaga honorer, BKPSDM akan terus berkoordinasi dengan pusat sesuai regulasi dan formasi yang ada,” tuturnya.
Mengenai Puskesmas Pakue Utara, bupati menyatakan bahwa persoalan lahan dan pagar telah diselesaikan berdasarkan hasil peninjauan langsung.
Sementara untuk usulan penyesuaian biaya ambulans, Pemerintah Daerah menerima masukan tersebut secara terbuka dan akan mengkajinya lebih lanjut guna menjamin keterjangkauan layanan kesehatan. (***)
Reporter : Andi Momang
