Keseriusan menekan angka prevalensi stunting sudah dilakukan Pemerintah Kota Kendari sejak Tahun 2022. Sebelumnya tentu tetap diberi atensi, namun peran tersebut sepenuhnya dimainkan oleh leading sektor tertentu semisal Dinas Kesehatan. Penanganan normatif dengan memaksimalkan pendekatan spesifik maupun sensitif.
Pasca terbitnya Peraturan Presiden (PP) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penanganan Stunting, setahun setelahnya pemerintah kota tancap gas melakukan beberapa langkah teknis. Di antaranya, menetapkan pihak-pihak yang harus terlibat penuh membereskan kasus stunting hingga mencapai angka prevalensi 14 persen.
Penetapan pelaksanaan audit kasus stunting tidak lagi dipercayakan pada satu atau dua instansi teknis, tetapi sudah lebih kolaboratif dan pentahelix. Maka amanah juga dibebankan pada beberapa elemen stakeholder.
MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Penanganan kasus stunting di Kota Kendari sudah sampai pada titik angka prevalensi 19,5 persen, artinya dalam 100 kelahiran potensi kasus stunting akan dialami 19 orang balita atau baduta.
Selain itu dari 65 kelurahan, pemerintah kota menetapkan hanya 10 kelurahan jadi lokasi fokus (Lokus) stunting, pertimbangannya angka eskalasi kasus masih signifikan untuk ditangani.
Kesepuluh kelurahan tersebut adalah Kelurahan Anawai, Baruga, Wuawua, Purirano, Punggaloba, Mangga Dua, Dapu-dapura, Punggolaka, Watubangga dan Anduonohu.
Penanganan stunting secara kolaboratif mulai dilaksanakan pemerintah kota sejak Bulan Mei 2022. Itu ditandai oleh keputusan pembentukan Tim Audit Kasus Stunting (AKS) oleh Wali Kota era Sulkarnain Kadir.
Pembentukan tim AKS merupakan titik puncak dari berbagai kegiatan teknis pemerintah kota sebelumnya baik upaya preventif, kuratif dan promotif maupun intensitas diseminasi di kalangan masyarakat.
Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu menjelaskan, pembentukan Tim AKS pada Bulan Mei 2022 secara struktural berturut-turut wakil walikota, Ketua (DP2KB) dan Dinkes sebagai wakil ketua. Ketiga unsur tersebut membawahi dua tim yaitu tim teknis dan tim pakar.
“Tim teknis itu meliputi jajaran Dinkes, DP2KB, RSUD Kota Kendari, kepala puskesmas se-Kota Kendari, KUPT-KB semua kecamatan dan tim pendamping keluarga yang terdiri dari tenaga kesehatan,” terangnya.
Adapun komposisi tim pakar, lanjutnya, adalah dokter spesialis anak, Dokter Spesialis obstetri dan ginekologi, Psikolog dan ahli gizi. Setelah itu dilakukan penentuan lokus AKS, pengisian kertas kerja tim teknis di Kelurahan Tobimeeta, verifikasi kertas kerja oleh tim pakar.
“Kegiatan verifikasi tim pakar ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan sekaligus pengukuran ulang. Lalu dilakukan lagi rapat tindak lanjut oleh tim teknis serta pakar dan seterusnya mencapai kegiatan evaluasi rencana tindak lanjut AKS,” ujarnya.
Asmawa menegaskan, AKS bakal dilakukan secara selektif terhadap kasus yang dipandang membutuhkan pertimbangan atau saran para pakar. Namun, rekomendasi yang diberikan oleh pakar atas kasus serupa di wilayah lain dapat dijadikan sebagai rujukan intervensi, untuk mendukung pelaksanaan audit stunting dengan baik.
“Untuk mendukung upaya penurunan stunting tersebut kami telah membentuk tim percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan,” tukasnya.
Dengan melengkapi satuan tugas untuk memastikan konvergensi kebijakan dan strategi dalam bentuk paket layanan diterima oleh kelompok sasaran keluarga berisiko stunting.
Terpisah, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sultra Asmar mengatakan, kolaborasi semua stakeholder penting dilakukan untuk mencegah stunting.
Sehingga beragam pihak turut berperan memberikan edukasi kalangan usia remaja, pasangan calon pengantin serta ibu hamil dan menyusui agar bersama mencegah stunting.
“Dengan begitu, masyarakat memberikan perhatian khusus mengenai kesehatan, kebersihan dan asupan gizi yang menjadi faktor utama menekan risiko stunting. Inilah yang terus kita dorong bersama Pemprov di wilayah Sultra. Sehingga angka stunting di Sultra, tahun ini bisa turun,” katanya. (adv)
Editor : Johartawan
