Di tengah tekanan fiskal yang kian terasa, Kabupaten Kolaka memasuki tahun anggaran 2025–2026 dengan satu kata kunci, efisiensi. Namun, efisiensi di daerah di mata lembaga DPRD Kolaka bukan sekadar memangkas belanja, melainkan menata ulang prioritas agar setiap rupiah memberi dampak nyata bagi masyarakat.
MCNEWSULTRA.ID, Kolaka – Pada 2025, struktur APBD Kolaka masih relatif ekspansif. Total anggaran ditetapkan sekitar Rp1,64 triliun, kemudian meningkat dalam APBD Perubahan menjadi kurang lebih Rp1,77 triliun.
Ruang fiskal yang cukup lebar ini memungkinkan pemerintah daerah menjalankan berbagai program pembangunan.
Situasi berubah memasuki 2026. Penurunan signifikan dana transfer dari pusat membuat postur anggaran tertekan.
Alokasi Transfer ke Daerah yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp1,32 triliun turun menjadi hanya Rp909,06 miliar, atau berkurang hampir Rp417,94 miliar.
Penurunan ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian besar-besaran.
Di tengah kondisi tersebut, Ketua DPRD Kolaka, I Ketut Arjana, menegaskan bahwa efisiensi harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.
“Efisiensi bukan berarti memangkas secara sembarangan, tetapi memastikan belanja daerah tetap tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam salah satu forum pembahasan anggaran.
Pemerintah daerah pun, kata dia, mulai mengencangkan ikat pinggang dengan menata ulang belanja, memprioritaskan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur penting.
“Program-program yang dinilai kurang berdampak langsung mulai dikurangi atau ditunda,” tutur Politisi PDIP Kolaka itu.
Sekretaris Komisi II DPRD Kolaka, Bahana Alam, menekankan pentingnya keseimbangan dalam kebijakan tersebut.
“Kami di DPRD mendorong agar efisiensi tetap proporsional. Jangan sampai pengurangan anggaran justru melemahkan sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, DPRD aktif melakukan pengawasan melalui rapat-rapat komisi dan pembahasan intensif RAPBD 2026.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama agar setiap perubahan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah efisiensi ini juga diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja daerah. DPRD menilai, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas dan memastikan indikator kinerja yang jelas.
Pada akhirnya, efisiensi anggaran di Kolaka bukan sekadar soal pengurangan angka, melainkan upaya menjaga keseimbangan antara keterbatasan keuangan dan kebutuhan publik.
Dengan tekanan fiskal yang masih berlanjut, tahun 2026 menjadi ujian penting, apakah strategi ini mampu menjaga stabilitas pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Setidaknya itu catatan kritis yang disematkan anggota dewan dalam setiap pertemuan. (adv)
