Masalah stunting selalu dikaitkan dengan kurangnya asupan gizi dalam waktu panjang sehingga menganggu pertumbuhan anak. Perkara mitigasi tentu sulit bila sepenuhnya dibebankan pada pemerintah.
Maka secara nasional Pemerintah Pusat menggagas Program Bapak Asuh Anak Stunting. Motivasi program itu mendorong banyak orang untuk terlibat dalam gerakan percepatan penurunan stunting di Kota Kendari.
Pemerintah Kota Kendari kini mencoba menginovasi kegiatan program bapak asuh anak stunting dan dinilai cukup berbeda dengan daerah lain. Meski substansi tujuannya sama.
MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Semula Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) diluncurkan oleh BKKBN sebagai salah satu program memastikan asupan gizi sampai ke mulut ibu hamil dan bayi.
Di Kota Kendari Program BAAS disebut Gerakan Orang Tua Bebas Stunting. Kemasan program itu berdasarkan informasi Satuan Tugas (Satgas). Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) provinsi menyebut program ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Gerakan itu sudah dilaunching pada April 2023 ditandai dengan pemberian bantuan pada 105 penerima dari kalangan balita maupun ibu hamil. Lalu pemberian bantuan pada 200 Kepala Keluarga (KK) fakir miskin dengan total sebesar Rp 60 juta. Kegiatan itu kerja sama dengan Badan Zakat Nasional (Baznas) Kota Kendari.
“Dari informasi satgas provinsi, program orang tua asuh bebas stunting kota adalah satu-satunya gerakan yang dibentuk jadi satgas berdasarkan SK walikota. Jadi itu satgas khusus secara internal,” tutur Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Kendari, Jahudding belum lama ini.
Tujuan pembentukan satgas tersebut, kata dia, untuk memudahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan upaya identifikasi risiko stunting di Kota Kendari. Dalam satgas ada pelibatan pejabat secara personal dan tentu diharapkan masyarakat mengambil peran serupa.
“Jadi program orang tua asuh bebas stunting motivasinya ingin membangun kesadaran ingin berbagi pada yang membutuhkan melalui proses pendampingan. Pemberian bantuan sesuai kebutuhan si penerima,” terangnya.
Jahudding juga menegaskan, pemberian bantuan tidak semata berbentuk materil, tetapi ada juga bantuan secara non materil semisal edukasi. Dicontohkan, di lapangan ada temuan anak risiko stunting, padahal orang tuanya secara ekonomi masih memadai, maka di situlah peran edukasi dilakukan.
“Jadi saya tegaskan tidak semua sasaran risiko stunting itu berasal dari kalangan kelas menengah bawah atau ekonominya kurang memadai. Bisa jadi ekonominya cukup tetapi pemahaman soal gizi kurang,” tegasnya.
Namun satgas orang tua asuh anak stunting tersebut lebih memprioritaskan masyarakat dari kalangan ekonomi lemah, meski dalam beberapa temuan kasus anak risiko stunting dari keluarga mapan, maka pemerintah kota tetap memberikan pendampingan maupun pengasuhan secara rutin.
Pemberian bantuan atau pendampingan, lanjutnya, pada dasarnya sudah dilengkapi dengan rekomendasi atau catatan khusus soal kebutuhan bantuan atau pendampingan yang harus dilakukan oleh orang tua asuh anak stunting.
“Jadi catatan itu mungkin domainnya dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pengukuran atau pemeriksaan sehingga memudahkan identifikasi kebutuhan anak balita atau baduta yang berisiko stunting,” tukasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Kendari Subhan mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Kendari dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Lulo. Termasuk mengapresiasi langkah pemerintah kota menggagas gerakan orang tua asuh bebas stunting.
“Sebagai wujud dukungan, kami secara pribadi juga memgambil bagian berperan sebagai orang tua asuh dan itu tentu sebuah kehormatan bagi saya. Harapan kita tentu para anak asuh jangan sampai kekurangan gizi,” tuturnya.
Menurutnya, konsep gerakan orang tua asuh bebas stunting upaya membangun persaudaraan antara masyarakat mampu dengan kurang mampu sehingga memberikan dampak sosial yang positif bagi sesama. (adv)
Editor : Johartawan
