MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kolaka Utara mengajukan empat rekomendasi strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Itu terungkap saat pembacaan pandangan umum menanggapi LKPJ Kolaka Utara Tahun 2024 dan Ranperda dalam rapat paripurna dewan.
Juru bicara Fraksi Nasdem, Busra Daming mengungkap empat strategi peningkatan PAD yaitu penguatan penagihan pajak, validasi data tambang, pengelolaan pasar desa, dan revitalisasi Masjid Agung sebagai ikon daerah.
“Dasar itu Fraksi Nasdem merekomendasikan penambahan SDM di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memperkuat efektivitas penagihan pajak dan retribusi,” tutur Busrah Daming, Senin (28/4/2025).
Fraksi Nasdem, kata dia, mendorong upaya validasi data tambang nasional, yaitu pemutakhiran data ekspor hasil tambang Kolaka Utara yang terintegrasi dengan sistem nasional.
“Membangun basis data kuat sebagai acuan klaim bagi hasil Pajak Negara Bukan Migas (PNPB) dan bagi hasil keuangan pusat-daerah,” katanya.
Terkait penguatan ketahanan pangan berbasis desa, Fraksi Nasdem mendorong penguatan
koordinasi OPD dan desa dalam pengelolaan pangan lokal.
“Selain itu memastikan alokasi dana ketahanan pangan dari dana desa tepat sasaran dan memberikan bimbingan teknis berkelanjutan untuk optimalisasi penggunaan anggaran,” tandasnya.
Menyoal revitalisasi pasar tidak aktif oleh desa, Fraksi Nasdem menyarankan agar ada pengalihkan pengelolaan pasar mati kepada desa dengan skema pasar seni atau pasar hobi. Lalu menjadikannya sebagai sumber pendapatan baru desa melalui sewa kios atau kegiatan ekonomi kreatif.
“Kami juga mendorong upaya revitalisasi Masjid Agung Masjid Agung Bahrurrasyad Wal Ittihad sebagai simbol kebanggaan Kolaka Utara dan mengintegrasikan kawasan masjid dengan destinasi religi dan wisata, tandas Busrah.
Sementara juru bicara Ady Putra menegaskan, Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari pemborosan anggaran rumah jabatan (rujab) bupati dan wakil bupati yang mangkrak, hingga ketidaknyamanan di objek wisata Pantai Berova.
Fraksi ini juga meminta perbaikan tata kelola bantuan pertanian, aset kendaraan dinas, dan penertiban ternak sapi yang berkeliaran.
Adapun Fraksi Karya Bintang Pembangunan mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan sejumlah masalah mendasar, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga optimalisasi pendapatan daerah.
“Kami akan terus pantau realisasi rekomendasi ini, karena menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujar Juru Bicara Fraksi KBP, Abu Muslim. (***)
Reporter : Andi Momang
