MCNEWSULTRA.ID, Kendari – DPRD Sultra memberikan dukungan penuh usulan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Peternakan UHO Kendari terkait pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkup Pemprov Sultra.
Bahkan dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dewan pun sepakat mengeluarkan rekomendasi ditujukan pada gubernur.
Isi rekomendasi tersebut intinya menyarankan gubernur membentuk tim diketuai Sekdaprov guna menyusun rencana pembentukan nomenklatur kelembagaan baru itu,. Selain itu dewan melalui Komisi I dan II bersama Kepala Bidang Peternakan berkonsultasi ke pusat.
“Konsultasinya nanti ke tiga kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Pertanian,” tutur Ketua DPRD Sultra, H Abdurrahman Shaleh (ARS) saat RDP dewan, (1/11/2021).
RDP tersebut dihadiri pula Wakil Ketua DPRD Sultra, Nur Salam Lada beserta anggota dewan lainnya, Ketua IKA Alumni Peternakan UHO, Muhammad Salim dan Dosen Fakultas Peternakan, BEM, MPM Peternakan UHO, Unsultra, Stiper Kendari dan Kepala Dinas maupun Bidang kabupaten kota se Sultra.
Menurut ARS, sektor peternakan di Sultra masih cukup potensial dan itu juga menjadi pertimbangan dewan mendukung proses pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga tuntas.
“Pembentukan dinas itu ada 14 poin syarat sebagaimana dikemukakan tadi. Semoga semua syarat bisa terpenuhi. Apalagi kita tahu jumlah alumni fakultas peternakan mencapai ribuan dari semua kualifikasi jenjang pendidikan mulai S1 sampai S3, bahkan ada profesor” katanya.
Senada pula dituturkan Wakil Ketua DPRD Sultra Nur Salam Lada, kendala mengoptimalkan program sektor peternakan karena kelembagaannya masih berbentuk bidang. Bila ingin dimaksimalkan lagi, berarti sektor tersebut harus naik status dari bidang menjadi dinas.
Ketua IKA Peternakan UHO Kendari Muhammad Salim sangat mengapresiasi dukungan jajaran dinas pemerintah daerah mendukung rencana pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Pembentukan dinas itu sendiri memang memiliki mekanisme maupun syarat administrasi yang harus dipenuhi.
“Kami berterima kash dukungan penuh dari lembaga DPRD Sultra dan kesiapan mengawal asprasi ini hingga tuntas,” ucapnya.
Sementara itu, Kadis Pertanian Sultra, LM Djudul juga menyetujui pembentukan dinas peternakan karena dinilai potensi peternakan juga membutuhkan perhatian prioritas.
“Tetapi semua pihak harus tetap merujuk pada mekanisme aturan pembentukan sebuah OPD baru. Kalau terpenuhi dan bisa terbentuk saya kira sesuatu hal yang sangat positif bagi daerah,” tandasnya. (**)
Reporter : Juhartawan
