MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kolaka Utara telah menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Berbagai catatan strategis mengemuka, mulai dari concern atas komposisi belanja, optimalisasi pendapatan, hingga keberpihakan anggaran bagi masyarakat. Pandangan fraksi tersebut dibacakan Fatullah Hasyim dari Fraksi Demokrat.
Partai Demokrat, kata Fatullah, menegaskan APBD 2026 harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui investasi, infrastruktur, dan pemberdayaan sektor unggulan.
Fraksi ini menyoroti ketimpangan antara belanja operasional sebesar Rp421 miliar yang jauh lebih tinggi dibanding belanja modal sekitar Rp76 miliar.
Pemerintah diminta memastikan belanja modal digunakan untuk sektor prioritas, melakukan efisiensi tanpa mengurangi layanan publik, serta mengoptimalkan peran BUMD.
Fraksi NasDem mendorong pembahasan APBD 2026 benar-benar fokus pada program yang menyentuh masyarakat menengah ke bawah.
Mereka meminta tim optimalisasi PAD menggali sumber pendapatan secara maksimal dan meminta Bupati menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sejak awal berdirinya Kolaka Utara.
Fraksi PKB menekankan pentingnya keberpihakan APBD terhadap masyarakat kecil, pemerataan pembangunan, dan pelayanan dasar.
Mereka meminta APBD terintegrasi dengan RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS, serta mengedepankan transparansi anggaran. Isu drainase dan banjir di Lasusua, revitalisasi Pasar Lacaria, serta peningkatan kapasitas SDM desa juga menjadi perhatian.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya selektivitas program agar APBD berdampak langsung bagi masyarakat.
Mereka meminta penjelasan terkait wacana perampingan OPD sebagai langkah efisiensi akibat defisit anggaran.
Persoalan pelayanan RSUD Djafar Harun dan penertiban hewan ternak yang berkeliaran juga disoroti.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti komposisi pendapatan dimana ketergantungan pada transfer pusat mencapai sekitar 90 persen.
Mereka mendorong optimalisasi PAD, penguatan pengelolaan kekayaan daerah, dan digitalisasi pengelolaan pendapatan.
Pada sisi belanja, fraksi ini menyoroti belanja pegawai yang mencapai 47 persen dan meminta pengendalian yang proporsional.
Fraksi Karya Bintang Pembangunan meminta pemerintah menjadikan Kota Lasusua sebagai prioritas mengingat posisinya sebagai etalase Kolaka Utara.
Drainase, lampu lalu lintas, dan penertiban sapi berkeliaran menjadi perhatian utama. Selain itu, fraksi menyoroti kebutuhan pembangunan jalan usaha tani dan irigasi sawah.
Pada akhir penyampaian, Fraksi Demokrat menyatakan menerima rancangan Perda APBD 2026 dan menyetujui pembahasannya ke tingkat selanjutnya.
Seluruh fraksi berharap APBD 2026 dapat memperbaiki kondisi fiskal daerah, memperkuat layanan publik, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kolaka Utara.
Pembahasan RAPBD 2026 akan dilanjutkan ke tingkat pembicaraan pendahuluan antara DPRD dan Pemerintah Daerah. (***)
Reporter : Andi Momang
