MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk Tahun Anggaran 2026.
Isu utama yang mengemuka adalah komposisi belanja yang tidak seimbang, ketergantungan tinggi pada transfer pusat, dan urgensi agar anggaran lebih berpihak pada masyarakat.
Hal ini disampaikan seluruh fraksi dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dalam rapat paripurna yang digelar baru-baru ini.
Beberapa fraksi memberikan catatan kritis terhadap struktur belanja yang diusulkan. Fatullah Hasyim dari Fraksi Partai Demokrat yang mewakili fraksi gabungan menegaskan perlunya APBD 2026 menjadi penggerak ekonomi.
Fraksi ini menyoroti ketimpangan signifikan antara belanja operasional sebesar Rp421 miliar dan belanja modal yang hanya sekitar Rp76 miliar.
“Pemerintah harus memastikan belanja modal dialokasikan untuk sektor prioritas dan dimanfaatkan secara tepat sasaran,” ujarnya.
Senada dengan itu, Fraksi PDI Perjuangan mengangkat analisis mendalam yang menunjukkan proporsi belanja pegawai yang mencapai 47 persen dari total belanja daerah. Fraksi ini mendesak adanya pengendalian yang proporsional agar anggaran lebih efektif.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritik postur pendapatan daerah sebesar Rp887,2 miliar yang dinilai masih bergantung sekitar 90 persen pada transfer dari pemerintah pusat.
Sementara itu, belanja daerah yang direncanakan Rp892,2 miliar justru menimbulkan defisit sebesar Rp5 miliar.
“Kami meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih agresif, penguatan pengelolaan kekayaan daerah, dan digitalisasi pengelolaan pendapatan,” tegas pernyataan resmi fraksi tersebut.
Dorongan serupa disampaikan Fraksi NasDem yang meminta Tim Optimalisasi PAD bekerja lebih maksimal.
Beberapa fraksi menekankan pentingnya program yang langsung menyentuh lapisan masyarakat.
Fraksi NasDem meminta pembahasan APBD difokuskan pada program bagi masyarakat menengah ke bawah.
Sementara Fraksi Gerindra menekankan pentingnya selektivitas program. “APBD 2026 harus berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas mereka.
Fraksi ini juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai wacana perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah efisiensi.
Selain isu makro, sejumlah persoalan lokal juga mengemuka. Fraksi PKB dan Karya Bintang Pembangunan menyoroti masalah drainase dan banjir di Lasusua, revitalisasi Pasar Lacaria, serta penertiban hewan ternak.
Fraksi Gerindra secara khusus menyoroti pelayanan di RSUD Djafar Harun, khususnya antrean pengambilan obat.
Pada akhir sesi, Fraksi Demokrat atas nama seluruh fraksi gabungan menyatakan penerimaan terhadap Raperda APBD 2026 dan menyetujui pembahasan lebih lanjut.
Seluruh fraksi berharap melalui proses pembahasan yang mendalam, APBD 2026 nantinya dapat memperbaiki kondisi fiskal daerah, memperkuat layanan publik, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara. (***)
Reporter : Andi Momang
