Program penanganan stunting secara nasional menjadi perhatian serius pemerintah dalam semua tingkatan. Penanganan stunting menjadi vital karena bersentuhan dengan nasib generasi masa mendatang.
Berbeda dengan program-program unggulan lainnya, capaian kinerja tidak diukur berdasarkan indikator kategori capaian prestasi, tetapi fokusnya hanya menurunkan angka-angka kasus.
Presiden Joko Widodo sudah menekankan, Tahun 2024 angka prevalensi stunting hanya bisa menjangkau 14 persen. Di mata pemerintah pusat, Kota Kendari dinilai cukup all out membereskan kasus tengkes maupun gizi buruk pada anak balita dan baduta.
MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Angka prevalensi stunting Kota Kendari paling terendah di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) yaitu, 19,5 persen itu urutan paling buntut. Teratas adalah Kabupaten Buton Tengah 41,6 persen, menyusul Kabupaten Bombana 35,3 persen dan Buton Selatan sebesar 32,6 persen.
Penelusuran MCNewsultra.id, Dalam monitoring Bangda Kemendagri terhadap pelaksanaan aksi konvergensi hingga 2023, angka prevalensi kasus tengkes (gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak,red) di Kota Kendari itu mencapai 1,3 persen. Tertinggi angkanya ada di Kelurahan Lalodati sebesar 30,8 persen.
Bangda Kemendagri tetap mencatat 365 kasus stunting di Kota Kendari berdasarkan temuan pada kelahiran anak berjumlah 28.886 orang dari tahun 2020-2022. Berdasarkan statistik data jumlah bayi lahir di Kota Kendari mencapai 7000 – 8000-an setiap tahun. Namun jumlah angka kelahiran relatif menurun.
Berbagai upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Kendari baik dari aspek pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS), diseminasi dan manajemen pendampingan keluarga, serta evaluasi rencana tindak lanjut dan manajemen pendampingan keluarga dinilai cukup baik.
Dasar itulah, Kota Kendari ditetapkan sebagai daerah role model penanganan stunting nasional bersama Kabupaten Cianjur dan Kebumen. Ketiga daerah ini dianggap kreatif menangani stunting di wilayahnya.
Dalam kegiatan Praktik Baik Audit Stunting Indonesia (Petik Aksi) I Tahun 2023, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu memaparkan berbagai pendekatan penanganan yang sudah dilaksanakan jajaran pemerintah kota di hadapan tim penilai BKKBN pusat.
“Angka prevalensi stunting Kota Kendari Tahun 2022 adalah 24 persen. Alhamdulillah, memasuki Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,5 persen atau saat ini berada di angka 19,5 persen,” katanya.
Asmawa menginformasikan, jumlah keluarga di Kota Kendari adalah 64.843 KK. Dari angka tersebut ditetapkan sebanyak 38.625 jadi keluarga sasaran penanganan stunting atau 59,5 persen dari jumlah keluarga. Keluarga sasaran tersebut dibagi tiga fokus yaitu stunting, keluarga berisiko stunting dan Calon pengantin (Catin).
“Dari angka jumlah keluarga sasaran yang sudah ditetapkan, maka diputuskan angka 9.351 keluarga berisiko stunting merujuk pada data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2022,” tuturnya.
Kemudian, dari jumlah keluarga sasaran 38.625 KK, pemerintah kota menetapkan 763 calon pengantin jadi fokus penanganan stunting. Terkait fokus pemetaan kasus stunting, Kota Kendari mencatat jumlah kasus stunting masih bertumpu di angka 365 atau 1,4 persen dari total 26.006 balita.
Angka tersebut juga merujuk pada kegiatan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Tahun 2022.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Kendari Samsuddin Rahim mengapresiasi upaya pemerintah kota menangani kasus stunting secara masif. Semua sektor bergerak dan bekerja dari hulu sampai hilir selama bertahun-tahun.
“Termasuk memastikan status ekonomi keluarga, gizi dan penyakit yang diderita ibu hamil, sehingga ketika memiliki riwayat anemia atau kekurangan darah atau penyakit lainnya dapat langsung dilakukan pengobatan, sehingga mereka tidak melahirkan anak stunting,” katanya.
Selain itu, lanjut Politisi PAN Kota Kendari itu, pelibatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) seperti bidan, kader PKK dan kader KB diharapkan terus mampu memainkan peran dalam kegiatan deteksi dini faktor risiko stunting. (adv)
Editor : Johartawan
