MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumarding, secara terbuka menyoroti mandeknya realisasi alokasi anggaran dan janji pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk daerahnya.
Dalam keterangannya usai membuka Forum Konsultasi Publik RKPD, Senin (9/2/2026), Jumarding mengungkapkan, Kolut yang sebelumnya rutin menerima anggaran Rp 5-10 miliar per tahun, justru tidak mendapat alokasi sama sekali pada 2025. Situasi serupa berlanjut hingga 2026 tanpa kejelasan.
“Saat ini, untuk pembangunan seperti bypass, langkah strategisnya ada di Balai Jalan dan Kementerian. Minggu depan, saya akan langsung menyampaikan kondisi Kolaka Utara ke pihak terkait,” katanya.
Ia mengakui keterbatasan daerah dalam menangani proyek besar karena banyaknya masalah internal yang harus diselesaikan.
“Tanggung jawab kami di Kolaka Utara saja sudah banyak,” sebutnya.
Wabup juga menyoroti sejumlah janji yang tak kunjung terealisasi, seperti anggaran Rp 5-10 miliar yang dijanjikan dalam Musrembang di Baubau tahun lalu, serta proyek tambatan perahu di Desa Tolala dan Lametuna, Kecamatan Kodeoha.
“Kolaka Utara seolah tidak terlihat dalam pembangunan. Bahkan berita soal pembangunan sekolah rakyat di provinsi pun tidak sampai ke kami,” ujarnya.
Mengenang masa jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra, Jumarding menuturkan, alokasi anggaran rutin itu terhenti setelah kepemimpinan gubernur baru.
Ia pun sempat mempertanyakan kunjungan Tim Percepatan Pembangunan provinsi, yang dijawab dengan alasan jarak yang terlalu jauh.
“Spontan saya bertanya, ‘Kenapa baru sekarang bilang Kolaka Utara terlalu jauh, padahal dulu tidak ada masalah?'” kenangnya mengenai dialog dengan Ketua Tim, Purnomo.
Ia menutup pernyataan dengan menegaskan pentingnya perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Provinsi agar pembangunan di Kolaka Utara dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. (***)
Reporter : Andi Momang
