Kerja keras memangkas angka prevalensi stunting selama ini bisa dirasakan Kota Kendari. Dalam dua tahun terakhir angka prevalensi kasus turun. Tahun 2023 ini jajaran pemerintah kota bersama stakeholdernya menargetkan angka bisa tersisa 15 persen saja.
Percepatan penanganan stunting terus dievaluasi dan dimatangkan baik dari aspek pengorganisasian, perencanaan dan penganggaran, pemberdayaan multipihak, pemantauan dan evaluasi.
Tahun 2021, pemerintah kota menetapkan 15 kelurahan sebagai lokasi fokus (Lokus) intervensi stunting. Kala itu tercatat 10 kelurahan masih memiliki angka prevalensi stunting di atas 10 persen sesuai hasil monitoring tim Bangda Kemendagri RI. Namun tahun ini pemerintah kota menyisakan lokus 10 kelurahan saja.
MCNEWSULTRA.ID, Kota Kendari – Pencegahan dan penanganan stunting tidak cukup dengan intervensi gizi sensitif dan spesifik. Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, intervensi gizi spesifik yakni, intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan.
Sementara intervensi gizi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. selain intervensi gizi, yang perlu dilakukan untuk pencegahan dan penanganan stunting adalah penguatan kapasitas dan perilaku.
“Jadi urusan stunting itu merupakan pekerjaan semua OPD, bukan sepenuhnya ditangani Dinas Kesehatan karena stunting itu pemicunya banyak, bisa soal ekonomi, ketahanan pangan, lingkungan dan sebagainya,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, dr Rahmaningrum beberapa waktu lalu.
Khususnya dalam segi lingkungan, kata dia, lingkungan yang bersih salah satunya ditandai dengan masyarakat yang sudah menerapkan Open Defication Free (ODF) atau tidak buang air besar sembarangan.
Menurutnya, feses yang dibuang sembarangan, bakteri ecoli yang terkandung di dalamnya akan menjalar melalui udara hingga mengkontaminasi makanan yang dikonsumsi. Dampaknya pasti menimbulkan penyakit dan masalah gizi yang tidak maksimal diserap anak.
“Kota Kendari sendiri sudah mendapat penghargaan sebagai kota sehat yang melaksanakan pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan bebas buang air besar sembarangan,” katanya.
Kini Pemerintah Kota Kendari telah menetap secara resmi 10 lokus stunting, tepatnya pada 10 kelurahan. Ketetapan itu diputuskan dalam rapat pembahasan penentuan lokus stunting usai melihat progres capaian sesuai hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) dan Survei Studi Gizi Indonesia (SSGI) 2022.
Kesepuluh kelurahan tersebut adalah Kelurahan Anawai, Baruga, Wuawua, Purirano, Punggaloba, Mangga Dua, Dapu-dapura, Punggolaka, Watubangga dan Anduonohu
“Meski jumlah lokus berkurang, pemerintah tetap melaksanakan intervensi ke semua kelurahan dengan melibatkan banyak pihak terkait seperti BKKBN, Dinas kesehatan, stakeholder dan lainnya,” ungkap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk dan KB) Kota Kendari, Jahudding.
Dia juga menyampaikan, untuk jumlah stunting saat ini, berdasarkan Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) di Kota Kendari sebanyak 365 anak.
“Tentunya 365 ini secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh tim pendamping keluarga di kelurahan, termasuk gerakan orang tua asuh yang telah dibentuk oleh Pemkot Kendari untuk memberikan advokasi, edukasi secara terus menerus,” ungkapnya.
Untuk jumlah stunting terbanyak di Kota Kendari sendiri berada di Kelurahan Punggaloba dengan 25 kasus stunting. Sehingga ia berharap dengan adanya gerakan orang tua asuh bisa sesegera mungkin menekan angka stunting di Kota Kendari.
Terpisah, Ahli Gizi Sultra Intan Ria Nirmala SP M Gizi, mengatakan angka stunting di Sultra masih tergolong tinggi. Ia berharap pemerintah bekerja sama dengan stakeholder untuk penanganannya. Penanganan stunting dimulai dari peningkatan literasi masyarakat khususnya calon pengantin (Catin).
“Mereka (Catin) harus sehat, seperti dari sisi lingkar lengan yang baik, tidak ada infeksi kemih, Ini menjadi standar seorang ibu sebelum hamil,” ujar Intan Ria Nirmala.
Dosen Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kendari itu menjelaskan, setelah menjadi ibu dan hamil, maka perlu diperhatikan asupan makanan yang seimbang merujuk pada ketentuan porsi makan “Isi Piringku” yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). (adv)
Editor : Johartawan
