MCNEWSULTRA.ID, Lasusua — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mendorong semua pihak untuk terlibat dalam Program Cegah Stunting. Diketahui prevalensi stunting di Kolut mencapai 29,1 persen sesuai hasil rilis Survei Studi Gizi Indonesia (SSGI).
Berbagai upaya sudah dilakukan agar prevalensi bisa memenuhi target 14 persen sebagaimana dicanangkan pemerintah pusat. Salah satunya adalah memaksimalkan peran tim audit stunting yang melibatkan beberapa OPD teknis.
Penjabat (Pj) Bupati Kolut Andi Parinringi pun sudah bergerak ke lapangan meninjau sekaligus menggelar pertemuan koordinasi dengan sejumlah unsur balai penyuluhan KB di Kecamatan Tolala dan Pakue Utara.
Kegiatan itu dihadiri pula anggota DPRD Kolut Abu Muslim, Dandim 1412/Kolaka Letkol Inf Paruhum Siregar, Kadis PPKB Kolut Hj Hasrayani dan lainnya.
“Kami ingin semua pihak bergerak untuk mengintensifkan kegiatan program cegah stunting. Makanya perlu optimalisasi kebijakan intervensi sesuai amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021,” ungkap Pj Bupati Kolut, Andi Parinringi sesuai meninjau balai penyuluhan KB, Kamis (13/10/2022).
Kunjungan ke balai penyuluhan KB, kata dia, guna melihat sejauhmana kesiapan baik dari sisi program maupun kegiatan yang bisa dilakukan dari sisi intervensi spesifik semisal gizi dan kesehatan pada anak dan ibu hamil,” terangnya.
Sedangkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kolut, Hj Hasrayani menegaskan, pemerintah daerah, utamanya bupati meminta agar seluruh kepala puskesmas dan koordinator penyuluh KB membuka ruang komunikasi cegah stunting di wilaya kerja masing-masing.
“Tadi pak bupati menggelar rapat koordinasi untuk menyatukan persepsi dan pemahaman tentang arah program cegah stunting sehingga semua pihak bisa bekerja secara terkoodinir,” ujarnya.
Menurutnya, DPPKB sendiri sudah memiliki program pembinaan ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (Poktan) melalui Melalui BKB, BKR, BKL dan UPPKA di setiap kecamatan.
“Kami meminta agar penyuluh KB dan Tim Pendamping Keluarga untuk fokus dalam pendampingan calon pengantin (Catin) agar sosialisasi pentingnya 1000 HPK bisa tersampaikan,” tandasnya.
Dijelaskan pula, stunting tidak hanya pada persoalan pertumbuhan anak, namun lebih komprehensif terkait dengan perkembangan anak yang berujung pada perkembangan otak anak.
“Kalau perkembangan otak tidak maksimal, maka berdampak pada kemampuan mental dan persiapan belajar anak yang di bawah rata-rata anak lainnya.” jelasnya.
Dia juga berharap rapat koordinasi percepatan penurunan stunting menghasilkan kegiatan lebih sinergi antara Perwakilan BKKBN Provinsi sulawesi tenggara, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial P3APPKB sehingga bisa bergerak bersama di lapangan nanti. (***)
Reporter : Andi Momang
