Maksimal Program PTSL, BPN Sultra Dorong Sinergitas Masyarakat

0
858
Tampak (kiri-kanan) Narasumber Kepala Kantah Kendari Fajar, Kepala Kanwil BPN Sultra Asep Heri, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong dan Muhammad Nasir (moderator) dalam acara Sosialisasi Program Kementerian ATR/BPN, Selasa (17/12/2024).

MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Kanwil Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tenggara terus menggenjot pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Sultra.

“Tahun 2024 ini BPN Sultra mendapatkan kuota pembuatan sertipikat sebanyak 50 ribu,” ungkap Kepala Kanwil BPN Sultra Asep Heri saat Sosialisasi Program Kementerian ATR/BPN di salah satu hotel di Kendari, Selasa (17/12/2024).

Sosialisasi itu juga menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Fajar serta Muhammad Nasir yang bertindak sebagai moderator.

Ditegaskan, dari 50 ribu target itu terdiri dari 36 ribu sertifikat untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan 14 ribu redistribusi tanah.

“Program ini bulan Mei-Juni 2024. Jika tercapai sesuai target BPN Sulawesi Tenggara akan mengusulkan tambahan hingga 100 ribu sertifikat,” tuturnya.

Upaya mengoptimalkan program PTSL, kata dia, ATR/BPN mendorong pelibatan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) dengan slogan pasang patok, anti cekcok, anti caplok.

“Selain Gema Patas, ATR/BPN juga mendorong pelaksanaan Gerakan Bersama Pengumpulan Data Yuridis (Puldadis),” tandasnya.

Menurutnya, semua upaya baik melalui Gema Patas maupun Gema Puldadis bertujuan agar semangat Reforma Agraria bisa terwujud yang mencakup redistribusi tanah, legalisasi aset, hingga penataan akses.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong berharap melalui kegiatan sosialisasi dan sejenisnya, pejabat lingkup BPN maupun KPN harus melibatkan penuh masyarakat sebagai obyek pelaksanaan program maupun kegiatan.

“Ke depan mudah-mudahan di awal tahun kita berencana akan keliling di kabupaten-kabupaten guna mengecek sejauh mana pencapaian kinerja jajaran BPN selama ini,” ujarnya.

Harapannya, kata Politisi Partai Gerindra, tidak ada lagi masyarakat yang tanahnya bermasalah. Kalau semua masyarakat taat bayar pajak, maka pendapatan negara juga akan meningkat dan itu bagian rencana Program Strategis Nasional.

“Jadi jangan berpikir BPN ini hanya perkara urusan tanah, jangan salah dari tanah itu juga sangat berkontribusi terhadap perekonomian negara,” tukasnya. (***)

Reporter : Sawar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini