
MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Pemerintah pusat memberikan apresiasi pada Pemerintah Kabupaten Utara (Kolut) berupa alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Reward itu diperoleh setelah daerah penghasil komoditi cokelat itu menyabet prestasi terbaik kedua dalam serapan APBD Tahun 2021.
Penilaian pemerintah pusat Kolut merealisasikan serapan APBD dengan persentase 96,49 persen. Capaian itu tentu meningkat drastis dari pencapaian realisasi per Mei 2021 sebagaimana diumumkan Kementerian Dalam Negeri tahun lalu.
Kala itu dari 488 kabupaten/kota se Indonesia, persentase serapan Kolut mencapai 32,05 persen untuk per Mei 2021 dan berada di posisi ketiga setelah Kabupaten Cianjur dan Sukabumi.
Sedangkan pencapaian akumulatif 96,49 persen diumumkan saat Rakor Evaluasi APBD dan Percepatan pelaksanaan APBD kabupaten/kota Provinsi Sultra, Rabu (26/1/2022).
Adapun penyerahan penghargaan tersebut diserahkan Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas diterima Sekretaris Kabupaten Kolut Taufiq Sonda, disaksikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Kepala Pusdatin Kemendagri.
Pada sambutannya, Wagub Lukman Abunawas mengatakan, rapat koordinasi evaluasi ini dirangkaikan dengan penyerahan kartu BPJS ketenagakerjaan kepada honorer lingkup Pemprov Sultra.
“Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam rangka percepatan roda pembangunan di Sulawesi Tenggara. Selain itu, untuk mengetahui seberapa besar serapan anggaran tahun 2021 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di tahun 2022,” katanya.
Dia berharap pemerintah daerah dapat memahami esensi dalam penerapan norma yang terkandung dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Tidak lama lagi BPK RI akan melakukan audit atas laporan keuangan tahun anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan tahun 2021, dan perlu disiapkan sejak saat ini,” ucapnya.
Wagub juga mengingatkan kembali kepada bupati/walikota mengenai vaksinasi, agar tetap menjadi perhatian karena wabah covid-19 masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan.(***)
Reporter : Andi Momang



