MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) guna menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.
Mengusung tema “Sinergitas Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Pemilu, Pilpres dan Pilkada Damai Tahun 2024”, rakor tersebut dihadiri Ketua DPRD Sultra, Kapolda, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
Juga tampak hadir, Kepala Kemenkumham Sultra, Ketua KPU Sultra, Kepala Pewakilan Ombudsman Sultra serta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara. Rakor dihelat disalah satu Hotel di Kendari.
Membuka rakor, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio mengatakan, kondisi keamanan dan ekonomi global saat ini masih mengalami ketidakpastian.
Hal ini tentu berdampak pada proses pelaksanaan dan anggaran pemilihan tahun 2024 mendatang.
“Saya ingatkan bagi kita semua untuk terus berkonsentrasi dalam mengawal pemilu tahun 2024,” tuturnya, Senin (28/12/2023).
Mantan Kadis Dikbud Provinsi Sultra itu juga menyampaikan, sebagaimana arahan Bapak Presiden RI saat Rapat Konsolidasi Nasional kesiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, dihasilkan beberapa poin penting yakni, memastikan seluruh kegiatan di setiap tahapan memiliki peraturan teknis dan koridor hukum yang jelas.
Selanjutnya, memastikan sarana dan prasarana logistik secara detail, efisien dan transparan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik kemampuan yang dimiliki,
Kemudian, bekerja dengan efektif dan efisien utamanya dalam mengelola anggaran pemilu. Serta yang paling penting pula perkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat.
“Arahan ini dimasukkan untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul pada saat pelaksana pemilu tahun 2024,” tukasnya.
Sementara itu, sambung Akademisi UHO itu, berdasarkan data wajib pilih yang dirilis oleh KPU Sultra yakni berjumlah 1.867.931 orang. Terdiri dari laki-laki sebanyak 931.298 dan perempuan 936.633 orang.
Jumlah ini, lanjutnya, tentu menjadi tantangan tersendiri ditambah dengan letak geografis Sultra cukup luas yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan.
“Saya tidak ingin ada kuarisasi masyarakat yang berpotensi menimbulkan gejala konflik di Sultra ini. Jangan sampai masyarakat jadi tercerai berai hanya karena berbeda pilihan dalam pemilihan. Kita juga tidak ingin masyarakat masuk dalam konflik sosial yang lebih besar hanya karena adu domba politik dan adu politik identitas yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia pun berharap, kepada seluruh unsur penyelenggara dapat mempersiapkan dengan baik pendistribusian logistik sehingga dapat tersalurkan dengan aman di seluruh kabupaten/kota.
“Terus melakukan penetrasi pada daerah-daerah rawan konflik agar seluruh rangkaian pemilu 2024 mendatang di Sultra ini dapat berjalan dengan aman, damai, dan tanpa celah,” pintahnya. (**)
Reporter : Cahyani
