MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Kolaka Utara menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan, sebelum melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Kolaka Utara, Senin (18/5/2026).
Para nakes memprotes rencana penetapan upah sebesar Rp250 ribu per bulan yang dinilai tidak manusiawi dan jauh dari standar kelayakan. Dalam aksinya, mereka didampingi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka Utara.
Massa aksi membawa berbagai spanduk dan poster bernada kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara, khususnya Dinas Kesehatan.
Mereka menilai nominal gaji yang direncanakan tidak sebanding dengan beban kerja serta risiko profesi tenaga kesehatan yang selama ini berada di garis depan pelayanan masyarakat.
Jenderal lapangan aksi, Adrian Perdana Kusuma, menegaskan bahwa kebijakan pengupahan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan terhadap tenaga kesehatan.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk segera menaikkan upah tenaga kesehatan secara layak, manusiawi, dan sesuai dengan standar beban kerja serta risiko profesi,” tegas Adrian dalam orasinya.
Selain menuntut kenaikan upah, massa juga meminta DPRD tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak terkait guna membuka secara transparan dasar perhitungan gaji PPPK Paruh Waktu yang dinilai tidak masuk akal.
Mereka menilai kebijakan tersebut mencerminkan praktik eksploitasi tenaga kesehatan melalui sistem pengupahan murah yang merendahkan martabat profesi.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Pemkab Kolaka Utara untuk segera memberikan kepastian hak, jaminan kesejahteraan, insentif, serta perlindungan kerja bagi seluruh PPPK Paruh Waktu tenaga kesehatan di Kolaka Utara.
Para demonstran juga meminta DPRD dan Pemkab Kolaka Utara menghentikan segala bentuk ketidakadilan terhadap tenaga kesehatan yang selama ini mengabdikan diri melayani masyarakat.
“Mendesak DPRD Kolaka Utara untuk berpihak kepada rakyat dan tenaga kesehatan, bukan menjadi pelindung kebijakan yang menyengsarakan tenaga kesehatan,” ujar salah satu peserta aksi.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa secara bergantian menyampaikan orasi sambil menunggu respons dari pihak legislatif maupun Pemkab Kolaka Utara.
Para demonstran memperingatkan bahwa apabila seluruh tuntutan mereka diabaikan, aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada tenaga kesehatan. (***)
Reporter : Andi Momang
