Secara nasional kasus stunting atau gizi buruk sulit dihindari semua daerah. Termasuk di wilayah Kota Kendari yang sudah lebih lama fokus mengendalikan angka prevalensi kasus agar tidak meningkat.
Dari sisi pendekatan prioritas kegiatan, jajaran Pemerintah Kota Kendari terus mengoptimalkan berbagai cara yang masuk dalam cakupan 8 aksi konvergensi, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga tahap pemantauan dan evaluasi.
Di sisi lain, tingkat kelahiran bayi di Kota Kendari secara statistik menyebutkan rata-rata antara 7000 – 8000 jiwa per tahun. Populasi penduduk saat ini adalah 350.267 jiwa.
Namun yang pasti Kota Kendari masih masuk dalam kategori zona hijau stunting, secara nasional maupun Sultra, kota tidak masuk lokus penanganan stunting.
MCNEWSULTRA.ID, Kota Kendari – Saat ini Kota Kendari masih tercatat sebagai daerah zona hijau kasus gizi buruk. Penilaian tersebut dibuktikan dengan capaian angka prevalensi kasus yang hanya 19,5 persen, terendah untuk wilayah Sulawesi Tenggara.
Begitulah hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022. Angka prevalensi itu tergolong turun dari kondisi sebelumnya. Tentu itu semua hasil-hasil kerja yang sudah dirumuskan dan direalisasikan sejak lama.
Pada tahun 2021, survei SSGI menyebutkan angka prevalensi gizi buruk di Kota Kendari mencapai 24,0 persen. Tertinggi adalah Kabupaten Buton Selatan yaitu sebesar 45,2 persen menyusul Buton Tengah 42,7 persen.
Berdasarkan penelusuran data MCNewsultra.id, giat Kota Kendari dalam upaya menekan angka kasus stunting bukan baru kali ini.
Deteksi patologis memang sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Tahun 2010 misalnya, Dinas Kesehatan Kota Kendari menyebut ada 421 jiwa dari per 10.000 balita yang terdampak stunting.
Bila dipersentasekan, dari 15.375 balita ada sekira 22 persen balita stunting di Tahun 2010. Kemudian Tahun 2012 angka meningkat menjadi 908 balita per 10.000 balita atau dari 18 300 balita ada sebesar 11 persen balita mengalami stunting.
Tahun 2014 terjadi erupsi prevalensi kasus gizi buruk di Kota Kendari yang dialami 2 162 jiwa per 10.000 balita. Bahkan Tahun 2016 mengungkap status gizi balita sangat pendek sebesar 8,6 persen, pendek 20,0 persen dan normal sebesar 71,4 persen.
Kondisi normal mulai terjadi pada Tahun 2017, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari dr Rahmaningrum mengaku pihaknya hanya menemukan 16 kasus, bahkan Tahun 2018 hanya ditemukan satu kasus.
Memasuki Tahun 2019, Dinkes kota kembali menemukan peningkatan data kasus stunting yang semula hanya satu kasus, justru membengkak hingga 230 orang balita. Penyebabnya banyak di antaranya minimnya asupan gizi dari lingkungan keluarga.
“Hingga Tahun 2022 sudah ada 227 kasus stunting didapat, itu tersebar di 15 kelurahan. Seluruh kelurahan itu menjadi lokus stunting berdasarkan jumlah keluarga berisiko stunting, jumlah anak stunting dan prevalensi stunting,” terang Rahmaningrum beberapa waktu lalu.
Terpisah, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu menegaskan, saat ini stunting masih menjadi masalah nasional dan itu menjadi salah satu dari empat tugas yang diembannya. Dalam penanganan stunting sangat butuh aksi nyata secara optimal, tidak sebatas wacana saja.
“Kebutuhan yang diperlukan dalam rangka penurunan angka stunting baik pada ibu hamil, bayi atau anak-anak itu relatif tersedia di Kota Kendari. Ada telur, ikan banyak di Kendari, daging, susu juga tersedia, hanya sekarang bagaimana kita yang terkait ini punya inovasi,” tuturnya.
Dari kondisi dan posisinya, kata dia, seharusnya angka stunting di Kota Kendari bisa ditekan karena fasilitas dan kebutuhan untuk menangani stunting tersedia, seperti kebutuhan ibu hamil dan menyusui, bayi di bawah dua tahun hingga remaja pra nikah.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari La Ode Azhar mengingatkan, stunting merupakan masalah kesehatan yang tidak bisa dianggap remeh. Peran aktif seluruh jajaran pemerintah kota mesti bisa dimaksimalkan lagi.
“Stunting ini merupakan persoalan nasional di bidang kesehatan. Selain itu juga sangat terkait nasib generasi masa depan di mana salah satunya mengantisipasi bonus demografi di tengah kondisi kasus stunting juga membayangi,” katanya.
Menurut Politisi Partai Golkar itu, kegiatan penyuluhan harus lebih difokuskan pada lingkungan terkecil yaitu rumah tangga, khususnya pada ibu-ibu yang masih membutuhkan asupan pengetahuan seputar penanganan gizi dalam lingkungan keluarga.
“Ujung tombak tentu ada pada puskesmas dan posyandu yang bisa menjalankan fungsi promotif dan preventif dalam kegiatan pelayanan kesehatan dasar. Jumlah posyandu dalam kota cukup banyak dan itu aktif,” terangnya. (adv)
Editor : Johartawan
