MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Persoalan sampah menjadi isu utama yang mengemuka dalam kegiatan “Wali Kota dan Forkopimda Menyapa” yang digelar di Pantai Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Kamis (13/8/2026).
Forum tersebut dihadiri Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, jajaran Forkopimda, serta anggota DPRD, membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat untuk menampung keluhan warga, mulai dari pengelolaan sampah, lampu penerangan jalan, kondisi jalan rusak, hingga kemacetan di depan sejumlah sekolah.
Siska menyampaikan, kegiatan menyapa masyarakat merupakan upaya pemerintah melihat dan mendengarkan secara langsung dinamika pemerintahan serta persoalan di tengah masyarakat.
“Dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Kendari Sudirman telah berjalan sekitar satu setengah tahun.
Ia menegaskan, visi Kota Kendari 2025-2029 untuk mewujudkan kota layak huni, maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
Salah satu persoalan serius yang diangkat adalah pengelolaan sampah.
“Produksi sampah Kota Kendari kini mendekati 300 ton per hari, sebagian besar merupakan sampah rumah tangga yang belum tertangani optimal,” ungkapnya.
Kondisi diperparah oleh keterbatasan armada pengangkut serta sejumlah kendaraan yang sudah tidak layak pakai, sementara kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Puuwatu semakin terbatas karena belum didukung sistem pengelolaan memadai.
“Yang paling utama adalah kesadaran kita memilah sampah dari rumah masih sangat rendah,” tegas Siska.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Kendari menyiapkan skema baru melalui pembentukan Lembaga Pengangkut Sampah (LPS) di tingkat kelurahan.
Lembaga ini akan mengangkut sampah rumah tangga dari warga langsung ke TPA Puuwatu.
Sebelum diangkut, masyarakat diminta memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya, seperti organik, anorganik, maupun limbah B3.
Pemerintah juga mendorong seluruh kelurahan mengaktifkan Bank Sampah agar sampah bernilai ekonomi dapat dikelola dan dimanfaatkan.
Program LPS akan mulai diterapkan awal September 2026 melalui 15 kelurahan percontohan di delapan kecamatan, yaitu Watu-Watu dan Lahundape (Kecamatan Kendari Barat), Baruga (Baruga), Kasilampe dan Kendari Caddi (Kendari), Lalolara dan Padaleu (Kambu), Korumba (Mandonga), Anduonohu dan Rahandouna (Poasia), Watulondo, Punggolaka, dan Lalodati (Puuwatu), serta Anaiwoi dan Mataiwoi (Wua-Wua).
Dalam forum itu, masyarakat juga menyampaikan keluhan lain terkait penerangan lampu jalan, perbaikan ruas jalan, dan pengaturan lalu lintas di kawasan sekolah.
Masukan ini menjadi bagian komunikasi pemerintah dengan masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan berdasarkan kondisi nyata, sekaligus bahan evaluasi dalam menentukan langkah penanganan tepat.
Ketua Komwil VI APEKSI ini menegaskan, persoalan perkotaan tak mungkin diselesaikan pemerintah sendiri.
“Kota Kendari tidak akan nyaman, tidak akan maju kalau sampah masih terdepan. Oleh karena itu, semua harus fokus pada penanganan sampah,” tegasnya.
Siska juga menyampaikan kabar menggembirakan mengenai rencana dukungan pendanaan penanganan sampah pada 2027.
“Kami telah mendapatkan alokasi sekitar Rp140 miliar melalui program yang melibatkan pemerintah pusat dan Bank Dunia,” ungkapnya.
Dukungan tersebut menjadi peluang besar memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus mendorong ekonomi sirkular.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program tetap bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sejak dari sumber sampah, yakni rumah tangga.
Melalui dialog terbuka di Pantai Nambo, Pemkot Kendari berharap berbagai masukan masyarakat dapat menjadi dasar penanganan persoalan kota secara lebih tepat dan terintegrasi, baik di sektor persampahan, infrastruktur jalan, penerangan, maupun keselamatan lalu lintas di kawasan pendidikan. (war)
