Memasuki tahun keempat kepemimpinan di Kota Kendari, Sulkarnain Kadir sudah mewujudkan satu obsesi lagi yaitu merekonstruksi fisik kantor wali kota atau rombak total. Fasilitas baru itu nanti tentu bukan sekadar bangun kantor.
Kelak akan mendorong banyak hal dalam budaya kerja birokrasi. Semua itu tujuannya mengimbangi efek disrupsi di berbagai sendi kehidupan masyarakat, khususnya bersentuhan dengan kebutuhan pelayanan.
Soal pelayanan, Sulkarnain Kadir tampil sebagai pemimpin kolaborasi, bukan cuma pemimpin birokrasi. Dia berupaya mewujudkan semangat kemitraan dari pada hirarki. Fokus Membangun terobosan, mencari peluang dan orientasi outcome di masa mendatang.
MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Beberapa tahun lalu, tepatnya Tahun 2019 Wali Kota Sulkarnain menggelar groundbreaking sebagai tanda resminya pembangunan kantor baru wali kota.
Usia bangunan kantor Wali Kota Kendari sekarang relatif sudah tua. Dibangun sekira Tahun 1978 dan digunakan sebagai Kantor Gubernur Sultra era La Ode Kaimoeddin. Pertama kali digunakan pemerintah kota mulai Tahun 1995, namun status aset kala itu masih menjadi milik Pemprov Sultra.
“Gedung itu usianya sudah berkisar 41 tahun, fisik bangunan juga pasti mengalami penurunan kualitas. Beberapa ruangan sempat terbakar dan tidak representatif digunakan lagi,” tutur Sulkarnain beberapa waktu lalu.
Realisasi fisik proyek itu menelan anggaran sekira Rp 250 miliar dibagi dalam tiga tahap atau masa kerja selama 3 tahun. Bila kelar, kantor baru Wali Kota Kendari tercatat sebagai salah satu kantor kepala daerah termegah di Indonesia Timur.
Tetapi kata megah dan baru, valuenya berbeda dengan kantor-kantor kepala daerah lain di Indonesia.Sebut saja dengan Kantor Wali Kota Tangerang yang cukup megah dibangun Tahun 2014, di situ ada tujuh lantai dilengkapi plaza dan masjid.
Lalu Kantor Bupati Rokan Hilir, Riau yang gedungnya mirip Gedung Capitol di Amerika Serikat, sebuah bangunan yang digunakan untuk Kantor Kongres di Negeri Paman Sam itu, atau mungkin setara Kantor Bupati Sukoharjo didesain seperti hotel atau mall dengan kapasitas 10 lantai.
Kantor baru Wali Kota Kendari ke depan megah dari aspek fasilitas pelayanan berbasis teknologi terintegrasi. Konstruksinya terdiri atas tiga bangunan utama yakni gedung parkir tiga lantai, gedung podium lima lantai dan gedung tower setinggi sembilan lantai.
“Setiap desain fisik gedung masing-masing memiliki filosofi. Yaitu mengikuti sejarah lahirnya Kota Kendari sebagai daerah administratif pada 9 Mei 1831. Jadi bukan sekadar gagah-gagahan,” terangnya.
Jadi gedung podium lima lantai disesuaikan dengan bulan kelahiran yaitu Mei, tower sembilan lantai menggambarkan angka tanggal kelahiran. Filosofi bertujuan agar masyarakat tetap mengingat sejarah lahirnya Kota Kendari.
Selain itu, lanjut Politisi PKS Sultra, gedung parkir tiga lantai terdiri lapangan parkir, area komersil dan lokasi upacara. Adapun gedung podium dikhususkan untuk ruang kantor wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, ballroom, musalah, command center dan mal pelayanan umum.
Tema teknologi pelayanan terintegrasi bukan cuma satu-satunya. Wali Kota Sulkarnain juga memasukkan unsur kearifan lokal dari sisi konstruksi. Desain bangunan mengadopsi adat istiadat Masyarakat Kota Kendari.
“Kita padukan kultur asli masyarakat kota dengan dinamika perkembangan teknologi. Termasuk pula aspek ekologisnya kami perhitungan untuk kepentingan masyarakat berakhir pekan,” ucapnya.
Basis Pelayanan Terintegrasi
Khusus mall pelayanan umum atau kerap disebut Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi jurus pemerintah kota memangkas mata rantai birokrasi yang berbelit-belit.
MPP itu akan menyiapkan 28 layanan yang melibatkan beberapa instansi baik pemerintah kota dan lembaga resmi vertikal lainnya (collaborative government). Pada awal pemkot sudah meneken MoU kerjasama pelayanan pada 19 lembaga resmi.
“Kita berharap konsep one stop service itu betul-betul bisa dihadirkan artinya masyarakat datang untuk memenuhi berbagai kebutuhannya cukup satu tempat,” katanya.
Ia menambahkan, mal pelayanan publik ini nantinya juga akan mengadopsi kemajuan teknologi dengan memanfaatkannya dalam layanan antrian maupun informasi tentang prosedur.
“Layanan itu akan dibuat dalam bentuk aplikasi sehingga masyarakat lebih efektif saat membutuhkan sebuah layanan di MPP. Layanan MPP akan dilakukan setiap hari selama tujuh hari sehingga masyarakat tidak perlu menunggu untuk berurusan terkait layanan dalam MPP,” katanya.
Sedangkan gedung tower akan digunakan untuk kebutuhan ruang pelayanan publik dan ruang kerja OPD dilengkapi fasilitas moderen dan service area.
Bila MPP Kota Kendari sudah berfungsi, maka akan tercatat sebagai daerah kedelapan yang menggunakan konsep pelayanan itu di Kawasan Indonesia Timur (KTI). Pengguna MPP di Indonesia adalah 56 daerah.
Dari data Kemendagri menyebutkan tujuh daerah di KTI yang sudah memiliki MPP terdiri dari tiga kota yaitu Tomohon, Palu dan Palopo. Sedangkan kabupaten yakni Bombana, Barru, Bone Bolango dan Kepulauan Selayar. (***)
Laporan : Juhartawan
