MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) Milik Pemerintah Daerah resmi dibuka di Hotel Claro, Kota Kendari, Kamis (11/12/2025).
Acara yang mengusung peran vital BPR sebagai penggerak ekonomi lokal ini dihadiri 157 peserta perwakilan dari 212 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Indonesia.
Acara dibuka oleh Ketua Panitia, Ahmat menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dan kekhasan penyambutan tuan rumah Sulawesi Tenggara.
Turut hadir perwakilan kunci pemerintah pusat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah kepala daerah, termasuk rombongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dalam laporannya, Ketua Umum DPP Perbamida, Sofia Nurkrisnajati Atmaja mengungkapkan perkembangan positif sektor BPR/BPRS Pemda. Hingga September 2025, jumlah lembaga telah bertambah menjadi 264 unit (174 BPR dan 27 BPRS), naik dari data sebelumnya 222 unit.
“Total aset BPR/BPRS Pemda terkini mencapai Rp57,273 triliun, dengan laba tahun berjalan senilai Rp783,9 miliar,” papar Sofia.
Ia menambahkan, hampir seluruh lembaga tercatat dalam kondisi sehat dan membukukan keuntungan, dengan hanya enam BPR yang masih memiliki modal inti di bawah Rp6 miliar.
Munas kali ini tidak hanya membahas kinerja keuangan, tetapi juga mempertegas peran strategis BPR/BPRS dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengakselerasi perekonomian di tingkat tapak.
Selain agenda seminar dan musyawarah inti, kegiatan juga dirangkai dengan program pendampingan seperti city tour ke Kota Kendari, Salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Alam, serta kunjungan ke destinasi wisata unggulan, Pulau Bokori.
Rangkaian acara ini diharapkan dapat memperkaya wawasan peserta sekaligus mempromosikan potensi pariwisata Sulawesi Tenggara. (M2)
