Sulit dipungkiri Kota Kendari kian hari menjadi magnet yang memesona bagi masyarakat dari daerah sekitarnya. Bisa disaksikan kepadatan populasi orang di Kota Kendari pada hari-hari normal, kemacetan lalu lintas jadi pemandangan rutin di sejumlah ruas jalan protokol.
Kepadatan atau Density penduduk kota salah satunya juga ditandai dengan makin masifnya pertumbuhan kawasan baru dalam kota. Pemicunya karena kebutuhan akan rumah tinggal oleh warga pendatang ikut meningkat.
Di tangan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir penanganan potensi kota kumuh sebagian sudah dilakukan selama kurun 4 tahun. Selebihnya masih on progress atau sedang berjalan. Yang unik kawasan kumuh disulap agar bernilai ekonomis.
MCNEWSULTRA.ID, Kendari — Secara statistik populasi penduduk Kota Kendari tercatat 404.232 jiwa di tahun 2020. Bila dibanding populasi tahun sebelumnya ada peningkatan penduduk sebanyak 11.4200 jiwa. Jadi sekira 20 persen dari total populasi penduduk Sulawesi Tenggara bercokol dalam kota.
Bicara sesak tentu angka itu belum terhitung mobilitas masyarakat dari kabupaten lain yang beraktivitas dalam kota. Bila tidak diantisipasi sudah pasti timbul problem baru yang bisa berdampak pada kenyaman mobilitas warga itu sendiri.
Salah satunya penyebaran penduduk tidak terkendali sehingga memicu kekumuhan kota. Kalau kumuh maka kota menjadi stress karena diisi orang-orang stress melihat kondisi kota.
Semula data Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari tercatat ada 275 hektare kawasan kumuh di Tahun 2019. Dari angka tersebut sebanyak 48 hektare sudah ditata pemerintah kota pada tahun 2020.
Namun pada tahun 2020, wali kota mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan ada 626,4 hektare kawasan kumuh. Bertambahnya jumlah areal kumuh setelah pemerintah kota melibatkan penuh masyarakat untuk membantu pendataan lebih akurat.
Beres-beres kawasan kumuh, pemerintah kota berkolaborasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sultra di bawah naungan Kementerian PUPR. Seluruhnya dituangkan dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Spot Wisata dan Public Space
Dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 39 miliar, sekira 30 persen luasan kumuh di wilayah Kelurahan Bungkutoko dan Petoaha telah teratasi. Bahkan di kawasan tersebut sudah disulap menjadi spot wisata berbasis konsep waterfront city (wisata air) dan kampung warna-warni.
Konsep Waterfront City menjadi pilihan dalam menata kawasan Bungkutoko-Petoaha yang berada di pesisir pantai. Sehingga pembangunan tidak hanya bertujuan pada peningkatan kualitas permukiman, tetapi juga membangun pariwisata kota yang berkelanjutan.
“Jadi menangani kawasan kumuh, pemerintah kota tidak bisa berdiri sendiri. Mesti ada keterlibatan sejumlah pihak utamanya pemerintah pusat. Kita mengusul ke pusat dan disahuti. Sekarang sudah bisa dinikmati masyarakat,” kata Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir belum lama ini.
Menurutnya, sesuai Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kendari Nomor 1017 tahun 2020 luas kawasan kumuh di Kota Lulo mencapai 626,44 hektar. Secara periodik kawasan kumuh itu akan dikurangi luasannya.
Program serupa juga difokuskan di Kelurahan Puday-Lapulu. Dua kawasan itu dibenahi agar menjadi pemukiman layak huni melalui Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Segmen III Skala Kawasan Kluster.
“Kawasan Lapulu sampai ke Pelabuhan Samudera nanti berubah total setara Bungkutoko. Kawasannya kita rapikan menghadap ke teluk. Warga yang tidak punya lahan di situ kita alihkan ke rusunawa. Jadi kesannya tidak menggusur karena ada alternatif,” tuturnya.
Motivasi menata kawasan kumuh terus menjadi tren pembangunan kota di bawah kepemimpinan Sulkarnain Kadir. Wujud keseriusan itu dibuktikan dengan keputusan wali kota mengucurkan anggaran Rp 40 juta untuk setiap kelurahan melalui APBD 2022.
Keputusan itu terbilang ‘berani’ mengingat anggaran pemerintah maupun pusat sempat tergerus oleh kebijakan refocing dan realokasi untuk penanganan Pandemi Covid -19.
“Jumlah Rp 40 juta memang sangat sedikit, tetapi pemerintah tidak bisa diam diri. Target mengurangi luasan kawasan kumuh harus terus berjalan, meski dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki,” tegasnya.
Kepala Bappeda Kota Kendari Ridwansyah Taridala menambahkan, total lahan yang terdata dalam segmen kawasan Lapulu-Nambo seluas 38,4 hektare dan untuk Kawasan Puday-Lapulu seluas 14,7 hektare.
“Total kebutuhan anggaran sebesar Rp 56,66 miliar. Konsep penataannya tetap berbasis waterfront city atau pengembangan kawasan yang fokusnya pada daerah tepian sungai, pantai atau danau,” jelasnya.
Upaya lain yang sudah dilakukan pemerintah kota adalah menata Kali Kadia berlokasi di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia. Relatif besar anggaran yang terserap dalam penataan kawasan itu yaitu Rp 2,7 miliar.
Kini wajah Kali Kadia sudah cukup cantik, tertata rapi dan enak dipandang mata. Namun upaya itu kurang bisa dioptimalisasi mengingat Pandemi Covid-19 lagi-lagi menggerus anggaran.
“Memang belum sepenuhnya tuntas. Tetapi paling tidak ada upaya yang bisa kita tunjukkan pada masyarakat. Kita masih mencoba konsultasi ke pusat agar sisanya bisa diselesaikan,” terangnya.
Jadi penataan kawasan kumuh di Kota Kendari cukup berbeda. Tak sekadar menata tetapi Sulkarnain Kadir mengkombinasikan dengan konsep urban tourism atau wisata perkotaan.
Jadi kalau sekadar refreshing tidak usah jauh-jauh ke luar daerah. Sejumlah titik kawasan Kota Kendari kini relatif nyaman untuk bersantai. (***)
Laporan : Juhartawan
