“Hidup ini tidak ada keberuntungan. Yang ada itu adalah bertemunya kesiapan dan kesempatan. Kita mungkin tidak tahu kapan kesempatan itu datang, tetapi setidaknya kita bisa mempersiapkan diri,” ujar Sulkarnain.
Sekitar empat tahun lalu, tepatnya 2 Maret 2018 Sulkarnain Kadir menghadapi pergulatan hidup yang cukup menantang.
Pria Kelahiran 4 Maret 1978 mesti menerima amanah sebagai pemegang kendali kepemimpinan di Kota Kendari. Jadi Wali Kota Kendari yang dinilai sebuah perjalanan hidup tersesat di jalan yang benar.
MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Merujuk visi misi Sulkarnain Kadir memimpin Kota Kendari di Periode 2017-2022 hanya sebuah guratan sederhana, jauh dari kesan bombastis.
Visinya Mewujudkan Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi. Itu tertuang dalam RPJMD Kota Kendari Tahun 2017 – 2022.
Visi itu dipetakan dalam misi yakni meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan menata wajah kota. Tiga misi itulah yang menjadi target pencapaian substantif.
Resmi menjadi wali kota definitif empat tahun silam tanpa riuh-riuh, sekadar syukuran dengan tujuan diberi kekuatan dan kesehatan memimpin daerah yang berpenduduk 404.232 ribu jiwa ini.
“Kalau saya menjadi wali kota saat ini, boleh dibilang sesungguhnya saya tersesat di jalan yang benar. Tetapi menekuni dunia politik sudah lama. Soal jadi wali kota jangankan bermimpi, bercermin pun mungkin tidak,” kata Sulkarnain Kadir.
Menyandang status kepala daerah, terbesit niatan agar spirit yang telah ditanamkan para pemimpin terdahulu tidak boleh redup, tersisa hanya jejak sejarah tanpa makna.
Di awal-awal kepemimpinannnya, mantan anggota DPRD Kota Kendari ini lebih menekankan pola kepemimpinan melayani.
Menurutnya, menjadi pemimpin daerah di era sekaranng mesti mengubah mindset. Kalau dulu orang memandang status pejabat sebagai sesuatu yang luxury dan prestise. Kini persepsi itu sudah tidak berlaku lagi.
“Jadi pada dasarnya kita (kepala daerah) ini adalah pelayan. Bagaimana kita melayani masyarakat agar bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya dan menjalani aktivitas dengan lancar. Substansinya seperti itu,” ucapnya.
Kalau pun seorang pejabat mendapat fasilitas dan otoritas, bagi suami Sri Lestari itu bukan bukan poin penting. Bila seseorang sekadar ingin menikmati privilege atau hak istimewa seperti itu, maka bisa diperoleh juga di wadah lain.
“Jadi pengusaha misalnya fasilitasnya pasti ada. Tetapi bicara menjadi pemimpin daerah kita diperhadapkan oleh tuntutan dan ekspektasi tinggi masyarakat, tidak ingin terhambat dengan pola pelayanan yang rumit,” terangnya.
Dalam memimpin Kota Kendari, lanjut mantan Ketua DPC PKS Kota Kendari, memiliki banyak keberuntungan. Salah satunya karena Kendari punya potensi begitu melimpah dan sangat kompetitif di masa mendatang.
“Kendari itu dianugerahi banyak hal. Misalnya kita punya teluk di tengah kota, kota lain belum tentu ada. Lalu posisinya sebagai ibukota provinsi yang juga punya segudang potensi bernilai investasi besar,” tandasnya.
Empat Konsep Inti
Cukup banyak prestasi ditorehkan Sulkarnain memimpin Kota Kendari baik dari pelayanan pemerintahan, pengelolaan keuangan, penataan kota dan sebagainya.
Terkait itu dia memandang bahwa keberhasilan bukan klaim keberhasilan orang perorang. Pembangunan selama ini adalah kerja dan jerih payah banyak orang sebelumnya.
”Karya yang kami tampilkan hari ini merupakan kerja berkelanjutan dari wali kota sebelumnya. Jadi saya melanjutkan dan menghidangkan. Kalau hidangan ini belum sempurna, mari kita perbaiki,”imbuhnya.
Tegasnya, Sulkarnain dalam memimpin Kota Kendari senantiasa fokus pada empat konsep pembangunan yaitu inovasi, regulasi, kolaborasi dan desentralisasi.
Inovasi adalah kebutuhan agar sebuah kota tidak mati karena tidak mau berubah. Berikutnya kolaborasi yang harus dilakukan karena sebuah kota tidak bisa berdiri, tetapi juga butuh sinergitas dengan pemerintah daerah lain.
Selanjutnya penyiapan regulasi yang baik sehingga memberikan dorongan optimal dalam proses pelayanan pemerintahan, terakhir konsep desentralisasi yang dimaknai sederhana sebagai upaya seorang pejabat lebih banyak mendengar, bukan sekadar mau didengar. (***)
Laporan : Juhartawan
