MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Pemerintahan Nur Rahman – Abbas di Kabupaten Kolaka Utara mencatatkan beberapa prestasi. Salah satunya berada di urutan kedua terbaik nasional dalam realisasi belanja Tahun Anggaran 2021.
Hal itu diungkap Wakil Bupati Kolut Abbas saat rapat paripurna penyampaian LPJK Bupati Kolut Tahun Anggaran 2021 di Aula DPRD Kolut, Senin (28/3/2022).
“Sebetulnya yang tertinggi, namun pada saat pengumuman secara nasional, Kabupaten Kolaka Utara masih pada angka 96,49 persen dan belum melakukan updating data terakhir sehingga kita masih pada urutan kedua nasional khusus realisasi belanja daerah,” tutur Abbas.
Adapun realisasi Penerimaan Daerah, kata dia, mencapai sebesar Rp 976,34 miliar atau 104,73 persen dari target penerimaan pada APBD Perubahan sebesar Rp 932,28 miliar.
Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 65,75 miliar, Pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp 887,32 miliar dan lain-lain Pendapatan yang sah terealisasi Rp 23,25 miliar.
“Secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami over target sebesar 4,73 persen, antara lain karena adanya penerimaan Dana BLUD RS Djafar Harun dari hasil Jasa Pelayanan Medis berupa Jasa Klaim BPJS dari Oerasional dana Covid-19,” jelasnya.
Kemudian dari sisi Belanja Daerah, lanjut Ketua DPC PKB Kolut itu, berdasarkan APBD Perubahan tahun 2021, dari target Rp 960,23 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp 941,88 miliar atau 98,09 persen.
“Progres tersebut terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 528,88 miliar atau 97,22 persen, Belanja Modal terealisasi Rp 224,83 miliar atau 98,75 persen,” tandasnya.
Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp 9,32 miliar atau 96,32 persen, dan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp 178,84 miliar atau 100 persen .
“Perlu kami jelaskan disini bahwa salah satu alokasi belanja daerah yang cukup besar tahun 2021 adalah alokasi anggaran untuk mencegahan Covid-19,” ucapnya.
Menurutnya, terdapat realisasi anggaran sebesar Rp 9,67 miliar untuk pembayaran Insentif tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-29, Insentif Vaksinator Covid-19, pasar murah dan operasional penanganan Covid-19.
Kemudian Rp 2,61 miliar untuk perlindungan sosial, dan Rp 12,34 miliar dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi.
Abbas mengemukakan, dari sisi pembiayaan, dari target Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 76,40 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp 65,94 miliar atau 86,31 persen. Lalu untuk Pengeluaran Pembiayaan dari target sebesar Rp 48,46 miliar dapat direalisasikan 100 persen.
“Kaitannya dengan optimalisasi penerimaan daerah, perlu dukungan legislatif dan seluruh stakeholder untuk melakukan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi potensi-potensi PAD Kolut yang diikuti dengan ketersediaan regulasi baru ataupun merevisi aturan-aturan yang sudah tidak relevan lagi,” ujarnya.
Berikutnya, lanjut dia, terlepas dari capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2021 yang sudah cukup memadai ditandai dengan keberhasilan mempertahankan predikat WTP dari BPK RI, tentu masih banyak hal yang masih harus kita tingkatkan. (***)
Reporter : Andi Momang
