MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara (Kolut) menggelar rapat bersama dalam rangka persiapan penjemputan Jemaah Haji Kolut.
Rapat tersebut dihadiri oleh Dinas Perhubungan, Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama, Kabag Kesra, serta anggota Komisi III DPRD Kolut, Senin (15/6/2026)
Ketua Komisi III DPRD Kolut, Samsir, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam rapat tersebut, terutama terkait keterbatasan anggaran akibat adanya kebijakan efisiensi.
“Karena anggaran yang begitu nihil, mengingat lagi efisiensi, kami minta ke pihak terkait sebisa mungkin memaksimalkan anggaran. Batasi orang-orang yang menjemput. Bila tidak penting tidak usah diikutkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, untuk anggaran tahun ini yang tidak mencukupi, kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak terlalu prioritas agar dikurangi.
Pemerintah daerah cukup fokus melaksanakan kegiatan yang bersifat prioritas saja.
“Karena keterbatasan anggaran dengan adanya efisiensi, nanti tahun depan baru bisa kita maksimalkan dengan anggaran yang ada,” katanya.
Samsir menjelaskan, rapat kerja tersebut sekaligus menjadi ajang evaluasi setelah pihaknya mengetahui bahwa sejumlah dinas memiliki anggaran yang melekat di Kesra terkait pengantaran dan penjemputan jemaah haji.
“Kami baru tahu ternyata ada beberapa dinas yang penganggarannya melekat di Kesra terkait pengantaran dan penjemputan jemaah haji. Ke depan akan kita evaluasi kembali,” ungkapnya.
Ia menegaskan, ke depan Perhubungan akan membuat perencanaan tersendiri terkait kegiatan pengantaran dan penjemputan jemaah haji, sehingga anggarannya tidak lagi melekat di Kesra. Hal yang sama juga berlaku untuk Pol PP dan Dinas Kesehatan.
“Kami sangat respons dengan kehadiran mereka karena sudah menyampaikan apa yang terjadi dan keluhan mereka selama ini. Apa yang menjadi kendala terkait jamaah haji, penjemputan, dan pengantaran akan kita kawal penganggarannya ke depan,” tegasnya.
Samsir berharap ke depan jemaah haji dapat diantar dan dijemput dengan fasilitas yang baik, sehingga mereka benar-benar menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah tanpa ada keluhan dan kendala di lapangan.
“Semua ini akan kembali ke pengusulan penganggaran. Jadi ke depannya akan ada evaluasi anggaran dan perencanaan mereka supaya diperbaiki. Segala kegiatan ini kan tergantung perencanaannya. Kalau perencanaannya bagus, pasti pelaksananya juga bagus,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III menyepakati adanya pemisahan anggaran di setiap instansi terkait.
Kesra tidak lagi menjadi tempat melekatnya anggaran dinas lain, melainkan hanya berkoordinasi dalam pelaksanaan teknis di lapangan terkait penjemputan dan pemberangkatan jemaah haji. (***)
Reporter : Andi Momang
