Dalam kurun empat tahun ini pengelolaan keuangan daerah Kota Kendari relatif mengarah ke tren positif. Di tangan Sulkarnain Kadir aspek penganggaran kota Kendari jauh lebih tertib administrasi baik dari sisi pencapaian realisasi, akuntabilitas maupun kepatuhan atas regulasi.
Teguh memegang prinsip kehatian-hatian dan memiliki terobosan transformatif dalam menunjang kerja-kerja pengelolaan keuangan lingkup Pemerintah Kota Kendari.
Kompetensi dan kapasitas itu pun mendapat pengakuan dari sejumlah lembaga resmi mulai dari pemerintah pusat, lembaga perbankan dan swasta.
Bahkan oleh pemerintah pusat menilai Kota Kendari di bawah kepemimpinan Sulkarnain tidak masuk kategori Flypaper Effect atau daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang rendah.
MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Sejak didapuk menjadi Wali Kota Kendari definitif, Sulkarnain Kadir berupaya melakukan proses adaptasi secara cepat dengan tugas dan amanah sebagai pemimpin daerah. Salah satunya adalah mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Secara umum kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diukur pada tiga hal, pertama dan utama adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat waktu. Kedua, tingginya serapan APBD dari aspek belanja tentunya,” tutur Sulkarnian belum lama ini.
Yang ketiga, kata dia, yakni ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kualitas opini pemeriksaan keuangan oleh BPK, dan perbaikan atas indeks persepsi korupsi.
Ketiga hal itu menjadi perhatian serius Wali Kota Sulkarnain dengan satu kesadaran bahwa pilar utama pendukung keberhasilan pembangunan adalah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Membereskan masalah dalam lingkup itu bukan sekadar terobsesi dengan setumpuk penghargaan.
Mengelola keuangan daerah secara teknis, Wali Kota sangat menekankan agar seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah memahami manajemen risiko baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya.
“Kami tekankan pada OPD agar mampu bekerja dengan efektif dan efisien serta mengurangi tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Semua itu sangat berhubungan dengan peningkatan citra daerah,” tandasnya.
Itulah salah pendekatan Sulkarnain dalam pengelolaan keuangan daerah. Di sisi karakter merujuk pada dua ciri khas yaitu membangun karakter moral dan menguatkan karakter kinerja.
Dua aspek itulah yang menjadi rujukan Pemkot Kendari guna menjaga ritme pengelolaan keuangan secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Tidak sebatas retorika atau konsep kosong semata, pemkot sudah mewujudkan harapan melalui berbagai upaya.
Upaya itu semisal dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 saja , pemkot melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kota Kendari malah ditunjuk sebagai sampel pada evaluasi perencanaan dan penganggaran APBN/APBD.
Soal urusan pencegahan korupsi, Sulkarnain Kadir melibatkan penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya di bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan. Bukan cuma itu, seluruh jajaran diwanti-wanti jangan kongkalikong soal anggaran.
Soalnya Pemkot Kendari juga sudah menerapkan layanan aplikasi Whistle Blowing System (WBS). Yaitu, mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi.
Nah, keterlibatan pegawai atau siapapun dalam tindak pidana bisa dilaporkan melalui layanan dengan jaminan identitas pelapor dirahasiakan.
Jadi dalam WBS itu, penyimpangan tersebut meliputi penyimpangan dari tugas dan fungsi, gratifikasi, benturan kepentingan, melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku serta melakukan tindak pidana korupsi.
Monitoring Centre of Prevention (MCP)
Masih soal pencegahan tindak pidana korupsi, Kota Kendari mendukung KPK dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan pengukuran berbasis Monitoring Centre of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Bukti-bukti keseriusan itu ditunjukkan pada awal-awal kepemimpinannya Kota Kendari berhasil menduduki peringkat pertama se Sultra dalam capaian tindak lanjut Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Renaksi-Korsupgah) KPK RI.
Dari bobot penilaian kala itu mencapai angka 45 persen. Bahkan di Triwulan I Tahun 2020 angka itu meningkat menjadi 84 persen. Ada tujuh indikator area intervensi yang telah dinilai Tim Korsupgah pada Kota Kendari.
Di antaranya Perencanaan dan penganggaran APBD dengan hasil presentase 65 persen , Pengadaan Barang dan Jasa 76 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 93 persen , kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 96 persen, Manajemen ASN 86 persen, Optimalisasi Pendapatan Daerah 88 persen, serta Manajemen Aset Daerah 85 persen.
Dalam assessment MCP KPK, capaian angka persentase Kota Kendari menunjukkan tren meningkatkan. Tahun 2020 angkanya hanya 46 persen atau satu tingkat di bawah Kabupaten Bombana. Pada tahun 2021, Kota Kendari justru berada di peringkat tiga nasional dengan capaian 58,04 persen.
Dan pada Tahun 2022 ini, Penilaian MCP untuk Kota Kendari angkanya meningkat drastis menjadi 91,71. Prestasi tata kelola pemerintahan Kota Kendari disejajarkan dengan Kota Bandung, Surakarta, Medan dan Makassar.
Selain itu Pemkot Kendari masih bisa mempertahankan tradisi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa keuangan. (***)
Laporan : Juhartawan
