Era Society 5.0 atau kerap disebut super smart society membutuhkan adaptasi di berbagai sektor. Termasuk pula pada sektor pelayanan pemerintahan. Seorang pemimpin atau kepala daerah saat ini mesti memiliki terobosan kuat mengintegrasikan era disrupsi ke dalam sistem birokrasi.
Sulkarnain Kadir punya gaya khas milenial mendorong tren digitalisasi pelayanan di lingkup Pemerintah Kota Kendari. Semua itu tentu didukung oleh kepekaan yang cukup matang dan kekuatan literasi mumpuni sebagai seorang pemimpin daerah.
MCNEWSULTRA, Kendari – Dalam kurun empat tahun memimpin, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menghadapi tekanan masalah yang relatif berwarna. Salah satunya tekanan di era disrupsi yang menuntut transformasi basis pelayanan di lingkup pemerintahan.
Kalau dulu mengoptimalkan pelayanan birokrasi indikator teknologi hanya dicap sebagai suport sistem atau pendukung semata dalam komponen sumber daya. Namun kali ini Sulkarnain Kadir justru mendorong komponen teknologi digital sebagai lokomotif utama.
“Kemajuan teknologi informasi ini menjadi keniscayaan bagi semua orang. Hal itu juga masuk perhatian dalam visi misi kita. Dalam kurun 3-4 tahun ini kita mengubah pola pelayanan publik dari sifatnya manual ke basis digitalisiasi dan elektronifikasi,” tutur Sulkarnain Kadir belum lama ini.
Dicontohkan, pada tahun 2018 pemerintah kota mengawali dengan meluncurkan aplikasi SPPD elektronik. Berbagai kegiatan perjalanan dinas pejabat maupun staf sudah berbasis elektronik.
“Pola itu kami lakukan usai mempertimbangkan dulu banyak kasus dalam perjalanan dinas. Guna meminimalkan dampak hukum, yah kita terapkan cara baru. Kita rapikan administrasi, pelaporan dan seterusnya,” ujarnya.
Melalui pola SPPD elektronik, kata pelopor jargon Aku Cinta Kendari ini, pemerintah kota berhasil melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp 17 miliar.
Di selang waktu juga diluncurkan aplikasi yang sebut Layanan Integrasi Kendari (Laika). Kata Laika sendiri secara filosofis dalam bahasa daerah bermakna Rumah.
“Kita ingin dengan Aplikasi Laika dijadikan masyarakat sebagai sistem pelayanan yang memposisikan mereka serasa dilayani di rumah sendiri. Makanya sentra layanan kami tempatkan di kecamatan dan kelurahan,” terangnya.
Komponen pelayanan aplikasi Laika berupa sepenuhnya layanan administrasi dasar seperti kebutuhan keterangan domisili, surat keterangan usaha dan lainnya. Proses pelayanan sudah dipatok tidak boleh lebih dari tujuh menit.
“Kita juga program Jaga Kendari (Jari). Itu berupa aplikasi mengandalkan platform berbasis android dan web. Warga bisa unduh di playstore atau mengakses langsung ke www.jagakendari.go.id.
Menunya ada tiga yaitu pusat informasi data dan layanan, update data dan saluran pengaduan serta ambil antrian,” jelasnya.
Sebelum ada aplikasi Jari, lanjut Politisi PKS Sultra itu, dulu pengurusan administrasi kependudukan baik itu KTP maupun kartu keluarga prosesnya cukup rumit dan berbiaya mahal karena ada tarif-tarif di luar ketentuan.
“Dulu kalau mengurus administrasi kependudukan ingin satu hari atau tiga hari tarifnya beda. Kalau sekarang semua kami hilangkan diganti dengan aplikasi. Dalam pelayanan sifatnya semua orang setara,” katanya.
Selain itu mewujudkan Kendari Go Digital, pemerintah kota juga telah meluncurkan layanan aduan masyarakat melalui e-Humas, SiCantik Cloud yakni aplikasi yang memudahkan pelayanan pada pengurusan izin dan usaha dengan sistem teknologi informasi dan pelayanan satu pintu.
Guna memudahkan layanan administrasi dalam roda pemerintahan, Kota Kendari juga mengandalkan beberapa aplikasi seperti aplikasi e- signature, e-SPPD, SimpleSP2D, SIMSETGIS (Sistem Manajemen Informasi Aset Berbasis GIS), E-Planning dan E- Monev.
Berikutnya ada SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian Daerah), SIMPER (Sistem Informasi Persuratan) aplikasi mempermudah proses administrasi persuratan, TP-PNS, SIP-PBB, SIP-BPHTB, SIP-PAD, SIMANTAP.
“Pemanfaatan seluruh pelayanan berbasis digital ini tentu tidak lepas dari tuntutan zaman. Mau tak mau mindset kita harus berubah kalau tidak ingin ketinggalan dari daerah lain,” tegasnya.
Beberapa terobosan tersebut, kata Sulkarnain Kadir, ternyata memantik perhatian sejumlah daerah di Indonesia untuk menduplikasi sistem pelayanan berbasis digital itu.
“Ada beberapa daerah kota atau kabupaten di Jawa terinsipirasi dengan pelayanan SSPD elektronik misalnya. Saya mungkin tidak sebutkan daerahnya, tetapi mereka ngambilnya dari Kendari,” ungkapnya.
Dalam menggagas aplikasi layanan masyarakat, Sulkarnain juga memberikan ruang bagi anak-anak daerah untuk bisa berkarya dalam pembangunan kota.
“Yang perlu dicatat sebagian aplikasi layanan itu adalah hasil karya anak-anak Kendari. Kita challenge mereka sekaligus mengukur kemampuannya di bidang teknologi. Ternyata hasilnya cukup kompetitif dengan daerah lain,” ucapnya. (***)
Laporan Juhartawan
