Wawali Apresiasi Pandangan Umum Fraksi DPRD Soal RAPBD-P Kota Kendari 2020

0
358
Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat menyerahkan rancangan APBD-P tahun 2020 kepada Wakil Ketua DPRD Inarto. (FOTO : Humas Kota Kendari)

MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran yang membacakan jawaban wali kota, memberikan apresiasi pada seluruh fraksi di DPRD yang telah memberikan pendapat, saran, penilaian dan koreksi objektif dan konstruktif atas Raperda APBD Perubahan tahun 2020.

Ungkapan itu disampaikannya, saat rapat paripurna lanjutan dengan agenda Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Kendari terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2020, Selasa (15/9/2020) malam.

Terkait pandangan Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, dan Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia (DKI) tentang perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk menutupi devisit APBD di masa pandemi Covid-19, Siska mengatakan, pemerintah Kota Kendari sudah melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk meningkatkan PAD.

Baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, salah satunya dengan peningkatan pengawasan dan monitoring penggunaan alat perekam pajak online.

“Transaksi monitoring payment of self (MPOS) dan terminal monitoring devices (TMD) yang telah terpasang pada hotel, restoran dan tempat hiburan untuk mendukung transparansi pembayaran,” jelasnya.

Selain itu, Ia juga menjelaskan, hal yang sama juga dilakukan disejumlah sektor dengan menerapkan retribusi diantaranya, di bidang pariwisata, perikanan, pertanian dan perhubungan.

Tentang keinginan seluruh Fraksi yang meminta belanja prioritas pada kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui program padat karya, Wakil Wali Kota mengaku, program dan kegiatan tetap mengacu pada rencana kerja Pemerintah Kota Kendari.

“Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan memanfaatkan media teknologi dan informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan yang dibutuhkan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, perizinan dan administrasi kependudukan,” tuturnya.

Sedangkan untuk menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Kendari telah menanggarkan bantuan stimulan pada pelaku UMKM, karyawan, nelayan serta masyarakat yang terkena dampak langsung Covid-19.

“Untuk persoalan pembayaran pihak ketiga yang menjadi pertanyaan Fraksi DKI, pemerintah Kota Kendari tetap berupaya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut,” imbuhnya. (**)

Reporter : Juhartawan

 

 

Komen FB

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini