MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Wacana pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Tariala memantik perbincangan hangat di ruang publik.
Isu ini mencuat setelah DPW Partai NasDem Sultra secara resmi mengusulkan Syahrul Said sebagai penggantinya melalui surat bernomor 134–SI/DPW NasDem/Sultra/X/2025 tertanggal 30 Oktober 2025.
Surat yang ditandatangani oleh Ketua DPW NasDem Sultra Ali Mazi dan Sekretaris Muh Tahir La Kimi itu secara formal meminta pergantian Ketua DPRD Sultra yang juga merangkap sebagai Ketua Fraksi NasDem.
Dokumen ini menjadi dasar resmi dari wacana Pergantian Antar Waktu (PAW) yang kini ramai diperbincangkan.
Menanggapi perkembangan tersebut, pemuda Sultra, Rasmin Jaya, menilai proses PAW ini terkesan janggal dan sarat dengan kepentingan tertentu.
Ia membantah alasan kinerja yang mungkin dikemukakan, dengan menyatakan bahwa La Ode Tariala telah menunjukkan kinerja yang maksimal.
“Bagi kami, proses PAW ini tidak berdasar. Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala selama ini terbuka terhadap setiap aspirasi dan aktif merespons saran maupun kritik masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sikap proaktif La Ode Tariala dalam menangani berbagai persoalan di Sultra mencerminkan komitmen dan ketulusannya dalam menjalankan amanah rakyat.
Mantan Ketua GMNI Kendari itu mengingatkan, wacana ini berpotensi memicu kegaduhan politik tidak hanya di internal Partai NasDem, tetapi juga di DPRD Sultra yang beranggotakan 45 orang.
“Ini menyangkut kredibilitas dan integritas partai serta lembaga DPRD sebagai rumah rakyat. Jangan sampai nilai dan kepentingan publik dikorbankan oleh manuver segelintir elit,” tegasnya.
La Ode Tariala yang dilantik pada 7 Oktober 2024 dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni.
Latar belakangnya sebagai anak petani yang berhasil menduduki kursi legislatif juga dianggap menjadi inspirasi bagi generasi muda.
Rasmin menyampaikan kekhawatiran seriusnya bahwa wacana ini berpotensi memicu polarisasi di masyarakat dan kekacauan politik internal partai.
“Analisis saya, wacana PAW ini sangat bermuatan kepentingan. Jika dipaksakan, ini berpotensi memicu gempa politik dan memperlebar konflik antar elemen masyarakat,” jelasnya.
Ia memperingatkan bahwa proses pergantian pimpinan DPRD tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi membuka “kotak pandora” terkait permainan politik kalangan elit yang mengabaikan kepentingan publik.
Seruan untuk Pembelaan Diri dan Mengutamakan Kedaulatan Rakyat
Lebih jauh, Rasmin mendorong La Ode Tariala untuk menyampaikan pembelaan diri apabila merasa dikriminalisasi atau diperlakukan tidak adil.
“Kita butuh daulat rakyat, bukan daulat partai politik. Anggota DPRD dipilih untuk mewakili kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar menjalankan kehendak segelintir elit partai,” tandasnya. (M1)
