MCNEWSULTRA.ID, Kolaka – DPRD Kolaka mendesak Tim Seleksi (Timsel) segera menetapkan direktur definitif Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG).
Desakan itu disuarakan menyusul menumpuknya aduan warga terkait pelayanan rumah sakit milik daerah tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kolaka, Israfil Sanusi, menegaskan, RSBG membutuhkan angin segar.
Selama dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), ia menilai tidak ada langkah pasti terkait perbaikan sistem pelayanan.
“RS Benyamin Guluh butuh angin segar. Selama dijabat Plt, tidak ada langkah pasti terkait perbaikan sistem pelayanan. Kita butuh terobosan perbaikan pelayanan agar tidak ada keluhan pasien,” tegasnya, Rabu (11/5/2026).
Politisi Partai Gerinda itu mengungkapkan rasa kesalnya karena sejak direktur definitif pensiun, posisi direktur rumah sakit sudah tiga kali dijabat oleh pelaksana tugas.
Akibatnya, setiap hasil rapat perbaikan layanan dengan manajemen RS tak pernah tuntas ditindaklanjuti.
“Contoh, kami rapat dengan manajemen rumah sakit membahas persoalan pelayanan yang perlu dibenahi, yang datang rapat adalah Plt. Masalahnya, belum dilaksanakan apa yang telah kami rekomendasikan, Plt-nya sudah diganti,” bebernya.
Alhasil, rekomendasi DPRD soal pembenahan layanan tidak ditindaklanjuti secara maksimal.
“Di DPRD, hampir setiap hari kami terima aduan konstituen soal keluhan keluarga pasien. Entah karena ada oknum tidak profesional bekerja atau sistem yang tidak jalan,” ujarnya.
Israfil menuturkan,Timsel sudah merampungkan tugas dengan mengantongi empat nama calon direktur.
Ia meminta proses penetapan dipercepat. Begitu direktur baru dilantik oleh Bupati, DPRD berharap ada perubahan nyata terkait peningkatan pelayanan.
“Kita berharap angin segarnya berupa tidak ada lagi keluhan pelayanan pasien. Saya yakin pak bupati juga tidak mau pelayanan rumah sakit amburadul,” katanya.
Ditegaskan pula, direktur baru RSBG harus bekerja dengan prinsip dasar kemanusiaan dan mampu mengatasi keluhan pasien.
Meskipun RS berstatus BLUD dituntut untuk memperoleh keuntungan, Israfil mengingatkan bahwa keuntungan tersebut harus kembali kepada rakyat melalui pelayanan yang maksimal.
“Kalau pendapatan tinggi, pelayanan harus jauh lebih maksimal. Minimal dari 10 aduan yang kita dengar selama ini, bisa diminimalisir tinggal 2 aduan, misalnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kinerja Badan Pengawas RS. Ia meminta agar pengawasan diperketat sehingga operasional rumah sakit benar-benar pro-rakyat.
“Kita tidak mau lagi dengar keluhan pelayanan di rumah sakit,” sorotnya. (***)
Reporter : wawan
