Target KLA Utama, Kota Kendari Siap Jalani Verifikasi Lapangan Hybrid

0
158
Jajaran Pemkot Kendari saat mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025

MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Pemerintah Kota Kendari kembali menegaskan komitmennya mewujudkan kota ramah anak melalui Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025.

Kegiatan yang digelar secara daring dari Command Center Balai Kota Kendari, Selasa (10/6/2025), melibatkan lintas sektor, termasuk kementerian, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan Forum Anak.

Seperti diketahui, hingga saat ini dalam kurun 10 tahun, Kota Kendari baru sebatas meraih predikat KLA kategori Nindya. Belum sekali pun meraih KLA Kategori Utama.

Tahun 2023 lalu sempat menembus nilai Evaluasi Mandiri (EM) sebesar 940 untuk 5 klaster kelembagaan dan penyelenggaraan KLA di kelurahan maupun kecamatan.

Asisten II Setda Kota Kendari, Nismawati mewakili wali kota, menyatakan bahwa pemenuhan hak anak menjadi prioritas pembangunan.

“Strategi kami mencakup peningkatan SDM, layanan publik responsif, dan infrastruktur inklusif, selaras dengan visi Kendari 2029 sebagai kota maju dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan dukungan regulasi seperti Perda KLA dan gugus tugas pimpinan Wakil Wali Kota, Kendari optimis memacu target lebih tinggi.

“Kolaborasi ini akan wujudkan hak anak menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
Berdasarkan paparan Sekretaris Bappeda Sultra, Wa Ode Muslihatun, Kendari telah mencatat kemajuan signifikan.

Yakni seluruh kecamatan berstatus Kecamatan Layak Anak. Lalu sudah ada sekira 60 ruang publik ramah anak.

Selain itu Pemkot Kendari menelurkan program inovatif seperti Radius Anak dan Teman Macan untuk perlindungan anak dan Intervensi kesehatan anak dan penurunan stunting melalui puskesmas unggulan.

Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, Didik Agus, mengapresiasi langkah Kendari dan menekankan pentingnya evaluasi berkala.

“Sinergi pemda dan pemangku kepentingan kunci untuk memastikan kepentingan terbaik anak,” tegasnya.

Tim verifikator Kementerian Pendidikan yang dipimpin Anom Haryo Bimo mengevaluasi aspek hak sipil, kesehatan, pendidikan, hingga partisipasi anak.

“Kami mendorong penyempurnaan data dan program untuk mempertahankan predikat Kategori Utama,” jelasnya. (***)

Reporter : sawar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini