MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sultra menyatakan kesiapan dan komitmen menjadi provinsi model atau percontohan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 14. Komitmen itu ditegaskan Gubernur Sultra Ali Mazi dalam gelar peluncuran kemitraan bupati/walikota pesisir untuk TPB-14.
Seremoni tersebut berlangsung di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sutra, Selasa (29/9/2020). Turut hadir Kepala Bappeda Sultra J Robert Maturbongs, Plt Kadis Perikanan Sultra, dan 17 Bupati/Walikota se-Sultra serta sejumlah pejabat penting kementerian pusat juga mengikuti pertemuan itu secara virtual.
Seperti diketahui salah satu fokus TPB-14 adalah ekosistem laut yang menekan diantaranya menekankan pada perlunya perlindungan dan pengelolaan secara berkelanjutan dari ekosistem pesisir dan laut untuk mencapai laut yang sehat dan produktif,
Lalu mendukung peningkatan manfaat ekonomi bagi negara-negara kepulauan yang mempraktekkan pengelolaan secara berkelanjutan, mencegah IUU fishing dan overfishing, serta melarang penangkapan ikan dengan teknik yang merusak serta mengutamakan penyediaan akses bagi nelayan kecil ke sumber daya laut dan pasar.
Terkait kesiapan dan komitmen tersebut, kata Ali Mazi, Pemprov Sultra telah meluncurkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan sejak tiga tahun belakangan.
Yaitu menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang telah menyediakan dasar keberpihakan kuat bagi nelayan kecil.
Kemudian mengeluarkan Pergub Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP). Kebijakan itu diakui sudah terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD Sultra tahun 2018-2023.
“Kebijakan lain Pemprov Sultra telah memiliki grand design yang komprehensif bagi pengelolaan perikanan dalam bentuk program pengelolaan perikanan daerah yang ditetapkan melalui Pergub Sultra Nomor 15 Tahun 2020,” terangnya.
Dalam Pengelolaan Akses Area Perikanan, Pemprov Sultra difasilitasi RARE Indonesia berkesempatan menyampaikan gagasan itu pada Round Table Meeting Bank Dunia di Washintong DC, Amerika Serikat Tahun 2019 lalu yang dihadiri sejumlah lembaga donor yang potensi mendukung agenda PAAP kedepan.
“Kami juga telah menjajaki dengan Universitas Rhode Island Amerika Serikat dengan berbagai tema kerjasama yang berfokus pada pengembangan sumber daya perikanan dan kelautan,” ungkap Ali Mazi.
Kawasan perikanan yang sedang dibangun Pemprov Sultra di kabupaten Buton juga menandai kesiapan dan komitmen Pemprov Sultra menjadi mitra dalam kerangka TPB-14 (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 14) di Sultra.
Terpisah Vice President RARE Indonesia Taufiq Alimi mengatakan, sebagai provinsi kepulauan terbesar di Indonesia Sultra diberkahi dengan kekayaan alam lautnya dengan garis pantai terpanjang di Indonesia.
“Sultra memiliki jalur mangrove terbesar, dan kawasan terumbu karang terbesar kedua di dunia; faktanya, 97 persen jenis terumbu karang dunia berada dalam perairan teritorial Sultra (0-12 mil laut dari pantai),” katanya.
Menurutnya, sebagian besar nelayan Sultra adalah nelayan pesisir skala kecil, menggunakan perahu kecil dan peralatan sederhana menangkap ikan di daerah dekat pantai untuk mendapatkan makanan dan penghasilan. Para nelayan ini menyumbang lebih dari setengah dari total produksi ikan liar Sultra.
Sedangkan Direktorat Kelautan dan Perikanan di KemenPPN/Bappenas Dr Ir Sri Yanti JS MPM menegaskan, praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan diatur dengan buruk, penegakkan hukum dan tata kelola yang juga buruk, mendegradasi habitat ikan dan pemicu tekanan eksternal seperti perubahan iklim sangat mengancam perikanan pesisir tempat komunitas nelayan menggantungkan hidupnya. (**)
Reporter : Juhartawan
