Upaya keras sudah dilakukan Pemerintah Kota Kendari untuk bisa mewujudkan Kendari sebagai Kota Layak Anak (KLA) Predikat Utama. Meraih predikat tersebut membutuhkan skoring antara 801-1000 dari hasil penilaian akumulasi dari 25 indikator kegiatan KLA itu sendiri.
Pada proses tahap EM Mandiri (EM), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sudah memberikan skoring 940 untuk Kota Kendari. Cukup berpeluang Kota Kendari meraih Predikat Utama KLA.
Namun angka itu tentu bisa berubah ketika dalam proses Verfikasi Administrasi (VA) maupun Verifikasi Lapangan (VL), ternyata ditemukan banyak ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan fakta di lapangan.
MCNEWSULTRA.ID, Kendari — Kota Kendari sudah mengikuti tahap VL secara hybrid yang dilaksanakan tim independen dari Kementerian PPPA beberapa waktu lalu. Dari hasil kegiatan itu akan berlanjut pada tahap konsinyasi oleh tim pusat yang menghadirkan seluruh tim VL guna membahas hasil verifikasi yang sudah dilaksanakan Pemkot Kendari secara lintas tim.
Kegiatan VL tersebut sendiri berjalan setelah kegiatan VA yang dilakukan tim pemerintah provinsi dilakukan dan dilanjutkan pelaporan ke tim pusat. Tim pemerintah provinsi selain melakukan VA, juga melakukan peninjauan secara acak ke berbagai lokasi guna mengecek kesesuaian data lapangan dan data yang sudah diunggah dalam website KLA pusat.
Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan, Ciput Eka Purwianti mengatakan, Kota Kendari sudah berturut-turut selama beberapa tahun mendapatkan predikat utama untuk pelaksanaan Kota Layak Anak.
“Kami melihat bahwa kepala daerah telah bertanggung jawab atas komitmen untuk penyelenggaraan KLA di Kota Kendari dengan penuh dedikasi dan hubungan yang luar biasa melalui program-program maupun evaluasi berkala yang dilakukan seluruh penyelenggara KLA,” ujarnya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi catatan untuk perbaikan.
“Semoga program pembinaan dan evaluasi KLA ini dapat berkontribusi besar untuk terwujudnya Provinsi Layak Anak dan semoga juga dengan semangat wujudkan KLA kita harapkan anak-anak di Kota Kendari menjadi anak yang sehat, ceria dan berahlak mulia,” tambahnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengucapkan terima kasih kepada tim Verifikasi Lapangan Hybrid Kementrian PPPA terkait dengan evaluasi KLA tahun 2023.
Hasil evaluasi terakhir KLA yang dilakukan oleh tim verifikasi pada tahun 2022, Kota Kendari meraih penghargaan KLA dengan kategori Nindya secara berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022.
“Tentu kita jangan berpuas diri dengan hasil yang telah kita capai, mari kita bekerja bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan karya nyata karena kita harus terus berjuang untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak-anak di Kota Kendari,” ujarnya.
Asmawa juga mengharapkan, Kota Kendari dapat meraih penghargaan KLA dengan kategori yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan hasil verifikasi berkas yang dikirimkan pada tim, masih terdapat sejumlah data yang harus dilengkapi. Kota Kendari diberikan waktu selama 2×24 jam untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan data tersebut.
Hasil VL secara hybrid oleh tim pusat memastikan harus ada perbaikan atau penambahan sejumlah data sebelum memasuki tahap verifikasi final yang berujung penentuan peringkat.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA Kota Kendari, Ekawati mengatakan, dalam penginputan dokumen pada tahap EM, Kota Kendari cukup banyak mengirimkan data-data ke tim penilaian KLA pusat.
“Kalau mau ditulis semua, banyak yah pak. Dokumen itu berisi kegiatan baru dan penambahan kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya. Yang pasti kami berusaha memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam 24 indikator KLA,” tuturnya.
Terpisah, Sekretaris Gugus Tugas KLA Kota Kendari, Cornelius Padang menegaskan, pada prinsipnya pemerintah kota tetap mendukung penuh pelaksanaan kegiatan KLA. Meski dari sisi penganggaran diakui masih sangat terbatas.
“Visi Kota Kendari kan itu Kota Layak Huni. Kalau itu sudah tercapai berarti dampaknya pasti juga dirasakan pada kegiatan KLA. Jadi prioritas anggaran ke Program Kota Layak Huni, kegiatan lain bisa mengintegrasikan diri dalam visi kota,” terangnya. (adv)
Editor : Juhartawan
