MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara akhirnya turun tangan mengatasi protes masyarakat nelayan Lametuna, Kecamatan Kodeoha terhadap penutupan akses nelayan menuju laut.
Sebelumnya, masyarakat setempat mendesak pihak rekanan proyek pembangunan bandara agar tidak menutup akses keluar masuk nelayan menuju laut. Namun permintaan itu tidak diindahkan PT Monodon Pilar Nusantara.
Upaya mediasi sudah dilakukan Pemerintah Desa Lametua, Camat, Kapolsek dan Babinsa Kodeoha, tetap saja tidak ada kesepakatan dan kasus blokade akses menuju lokasi pembangunan bandara masih dilakukan warga.
Karena mediasi buntu, akhirnya Sekretaris Kabupaten Kolut, Taufiq mengambil alih masalah dengan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat nelayan Lametuna dan pihak PT Monodon Pilar Nusantar, Sabtu (20/11/2021) malam.
“Sebenarnya sejak kemarin masalah itu bisa selesai, cuma masyarakat maupun kontraktor ngotot dengan pilihan masing-masing. Jadi saya inisiatif undang nelayan, kepala desa dan camat,” tuturnya, Minggu (21/11/2021) malam.
Dari pertemuan itu di sebuah rumah makan, Sekab Taufiq pun mengaku mengorek informasi sesungguhnya pemicu masalah menjadi rumit, bahkan mediasi camat maupun kapolsek juga gagal.
Momen itu, lanjutnya, terungkap versi warga nelayan pemicu konlik karena penutupan akses nelayan menuju laut, sedangkan dari pihak kontraktor mengaku sudah membukakan alternatif akses lain di ujung selatan.
“Namun masyarakat nelayan tidak mau lewat akses alternatif itu karena alasannya banyak sisa pohon di situ. Katanya bahaya kalau kalau kapal katinting lewat di situ, terus medannya sulit,” ucapnya.
Dia pun bertanya pada kepala desa kemungkinan ada alternatif lain lagi lokasi yang bisa dijadikan tambat labuh kapal nelayan. Solusi itu diakui kades bisa dibuatkan asal jalur keluar masuk kapal dituntaskan dulu.
“Warga juga minta ada tambak fungsinya sebagai pemecah ombak sehingga kapal mereka bisa aman dari hantaman air laut. Yah sederhana kalau itu,” katanya.
Dikatakan, soal pembuatan tambak menurut kepala desa bisa dibikin paling lama dua hari selesai. Pihak kontraktor pun diarahkan untuk mengangkat kembali timbunan yang menutup akses kapal agar bisa keluar. Setelah itu ditutup lagi.
“Kontraktornya malah siap bantu untuk membuat pemecah ombak dengan menggunakan excavator. Mereka cuma minta armada truk untuk angkut tanah karena truk mereka semua beroperasi untuk kejar masa tenggat pekerjaan,” jelasnya.
Pemda pun, kata dia, menyanggupi ketersediaan BBM untuk alat berat dan mobil truk. Jadi kontraktor diinstruksikan segera bekerja dan masyarakat diimbau tidak lagi menghalangi pekerjaan proyek
“Saat ini pemerintah melaui dinas perikanan telah mengajukan proposal anggaran Rp 500 juta ke dinas perikanan provinsi untuk pelabuhan nelayan dan jumlahnya ada tiga lokasi. Mudah-mudahan bisa terealisasi tahun depan,” tukasnya. (***)
Reporter : Andi Momang
