MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sultra sudah siap menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja OPD Tahun 2022. Terkait itu, rumusan renja semua OPD tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
Tekanan ita diutarakan Gubernur Sultra, Ali Mazi dalam sambutannya saat membuka Forum Lintas OPD Lingkup Provinsi Sultra Tahun 2021 di salah satu hotel di Kendari, Kamis (15/4/2021).
Ada empat hal pokok disampaikan gubernur kepada seluruh jajaran. Pertama, indikator makro pembangunan serta indikator kinerja pembangunan lain yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus menjadi perhatian bagi setiap perangkat daerah.
“Ini perlu menjadi perhatian khusus karena keberhasilan pembangunan daerah dapat diukur dengan capaian indikator kinerja pembangunan dalam RPJMD. Untuk itu, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan setiap tahunnya harus mendukung upaya pencapaian indikator tersebut,” jelasnya.
Beberapa indikator makro tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi, di mana tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sultra hanya mencapai minus 0,65 persen. Sedangkan target RPJMD tahun tersebut diharapkan mencapai 7,23 persen.
“Kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. Sebelumnya, selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sultra selalu berada di atas rata-rata nasional, yaitu di atas enam persen,” katanya.
Ali Mazi juga menilai tingkat ketimpangan atau sasaran gini rasio pada hitungan September 2020 sudah sesuai target RPJMD yaitu 0,388 persen. Namun diharapkan angka ketimpangan target bisa ditekan lagi hingga posisi 0,380 persen pada akhir pelaksanaan RPJMD.
“Kemudian menjadi perhatian kita adalah tingkat kemiskinan. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan mencapai 11 persen dari target RPJMD sebesar 11,2 persen. Namun, dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir mendorong angka penduduk miskin meningkatkan jadi 11,69 persen di bulan September 2020,” terangnya.
Kondisi itu juga berimbas pada peningkatan angka pengangguran terbuka. Pada Agustus 2020 yang mencapai 4,58 persen, jauh dari target RPJMD sebesar 2,70 persen. Yang menggembirakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020, sebesar 71,45 poin. Capaian ini melebihi target RPJMD sebesar 70,66 poin.
Pertimbangan pokok kedua, lanjut gubernur, setiap OPD harus saling bersinergi untuk mencapai target-target pembangunan daerah. Prioritas pembangunan oleh setiap OPD harus lebih bersifat terintegrasi.
“Contohnya pembangunan jalan Kendari-Toronipa yang bertujuan mengembangkan kawasan pariwisata di daerah tersebut. Pengembangan kawasan pariwisata memiliki konsep tiga aspek penting yaitu, atraksi,amenitas (fasilitas), dan aksesibilitas. Nah, OPD harus ambil peran dalam capaian aspek tadi,” tuturnya.
Instruksi ketiga, mengingat anggaran pembangunan sangat terbatas sementara daftar prioritas pembangunan melebihi kemampuan keuangan daerah.
“Untuk itu, saya perintahkan kepada saudara-saudara agar dapat menyusun prioritas tersebut dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien,” tegasnya.
Keempat, tahun ini, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mulai efektif diterapkan. Semua pagu anggaran sudah harus didistribusikan kepada masing-masing OPD dalam rangka penyusunan rencana kerja OPD tahun 2022.
Pagu anggaran dimaksud mencakup belanja pegawai, belanja rutin, dan urusan termasuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyartakat.
“Dengan demikian, saudara-saudara perlu secara cermat untuk memilih dan memilah mana saja yang merupakan kegiatan normatif dalam menjalankan urusan pemerintahan maupun kegiatan prioritas daerah,” ujarnya. (***)
Reporter : Juhartawan
