MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menggelar Rapat Terbatas (Ratas) internal membahas rencana pengembangan dan peningkatan Aspal Buton (Asbuton) di dalam negeri, Senin (18/1/2021). Kesimpulan materi rapat tersebut rencananya menjadi bahan masukan pemprov terhadap pemerintah pusat dalam rapat koordinasi nasional.
Perhatian pemerintah pusat maupun daerah terkait pengembangan aspal Buton ini terbilang serius. Sepanjang tahun 2020 silam, rapat dengan topik aspal Buton digelar setidaknya sebanyak lima kali dalam rentang November hingga Desember. Tahun 2021, rapat serupa juga sudah digelar pada tanggal 13 Januari menghadirkan asosiasi pengembang aspal Buton.
Sesuai jadwal, Pemprov Sultra akan menghadiri lagi Rapat Koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator (Rakor) Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (19/1/2021) besok.
Salah satu poin krusial dalam ratas itu terkait rencana Pemprov Sultra tampil sebagai Pilot Project mendorong pemanfaatan Asbuton pada nasional Kementerian PUPR berupa jalan sepanjang 1000 kilometer di tahun 2021.
Berkaitan dengan itu Gubernur Sultra juga telah menyurat ke Kementerian PUPR per tanggal 30 Desember 2020 menyatakan hal tersebut. Pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI) juga telah menyatakan komitmennya memenuhi permintaan aspal Buton sepanjang 1 000 kilometer.
Sedangkan surat resmi ditujukan ke Kementerian Perhubungan pada tanggal 7 Januari 2021 mengusulkan pengembangan sejumlah sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pemanfaatan aspal Buton. Sarana prasarana penunjang dimaksud adalah pengembangan Pelabuhan Nambo di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.
“Pelabuhan ini merupakan pintu utama dalam mengantarpulaukan produk aspal Buton, baik hasil olahan maupun bahan lapis penutup jalan beraspal Buton,” ungkap Ali Mazi.
Demi menjamin kelancaran pengangkutan bahan baku aspal dari Kabungka ke Pelabuhan Nambo, diperlukan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 29 kilometer.
Poin penting lainnya adalah target pemprov untuk mengusulkan Sultra ke pemerintah pusat sebagai Kawasan Strategis Nasional. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh potensi Sultra yang sangat besar.
“Selain memiliki aspal alam, Sultra juga merupakan daerah yang memiliki potensi nikel sangat besar, yang tersebar di 11 dari 17 kabupaten/kota. Kita juga memiliki emas di Kabupaten Bombana serta minyak dan gas bumi (Migas) di enam wilayah kerja migas,” jelasnya.
Enam wilayah kerja migas yaitu Blok Buton 1, Blok Buton 2, Blok Buton 3, Blok Kolaka Bombana, Blok Kolaka Lasusua, dan Blok Kabaena/Bone).
Belum termasuk potensi mangan, kromit, marmer, batu gamping dolomit (kapur pertanian), batu gamping, tanah liat, pasir kuarsa, pasir besi, dan magnetit.
Selain bidang energi dan sumber daya mineral juga memiliki potensi sumber daya alam lainnya, meliputi bidang perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata dan kehutanan, yang masih sangat terbuka peluang untuk dikembangkan.
Ali Mazi menambahkan, dari sisi regulasi untuk memeberikan dukungan, Sultra juga telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014–2034. (***)
Reporter : Juhartawan
