MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kota Kendari menyambangi DPRD setempat, Selasa (24/8/2021). Kedatangan itu, guna mengadukan tak adanya formasi guru PAI pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Kendari tahun ini.
Rapat audiensi dihadiri instansi terkait seperti, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikmudora) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari.
Mewakili BKPSDM Kota Kendari, Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, Abdul Salam mengatakan, penentuan alokasi formasi guru agama direkrutmen PPPK ada di tangan Kementerian Agama (Kemenag), bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Sehingga, saat itu kita tidak usulkan formasi guru PAI diseleksi PPPK Kota Kendari” tuturnya.
Senada, Kepala Dikmudora Kota Kendari, Makmur menjelaskan, dirinya sempat mempertanyakan sistem rekrutmen kala berkonsultasi di pusat.
“Apakah pihak yang seharusnya merekrut itu adalah Pemda melalui Dikmudora atau Kementerian Agama (Kemenag). Ini yang tidak jelas,” ungkapnya.
Dari segi kebutuhan, Makmur menambahkan, Dikmudora Kota Kendari sangat kekurangan guru PAI berstatus PNS.
“Saat ini guru honorer PAI di Sekolah Dasar (SD) negeri ada 85 guru. Sementara, di SD swasta sebanyak 25 guru. Semoga ada pengangkatan guru honorer ini menjadi PNS,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Rajab Jinik mengatakan, akan segera mengagendakan kunjungan konsultasi ke kementerian pusat, terkait nasib tenaga honorer guru PAI tersebut.
Sekaligus juga, mempertanyakan proses pengajuan formasi yang dapat dilakukan Pemkot Kendari pada seleksi PPPK tahun berikutnya.
“Kita juga akan berkunjung ke Kemenpan RB. Kita desak agar membuka formasi untuk guru PAI. Sebab, yang berwenang adalah pusat sehingga harus diperjuangkan bersama,” tandasnya. (***)
Reporter : Juhartawan
