Pertemuan Nasional Askompsi, Kemenkominfo Diminta Optimalkan Kebijakan Program

0
414
Kadis Kominfo Sultra Ridwan Badallah (kiri) saat menghadiri Rapat konsultasi dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) di Hotel Golden Tulip Batu Malang, Jumat (09/4/2021)

MCNEWSULTRA.ID, Malang – Pertemuan dikemas Rapat konsultasi dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) di Hotel Golden Tulip Batu Malang, Jumat (09/4/2021), memunculkan banyak gagasan guna mendorong sinergitas program pemerintah pusat dan daerah. Selama ini program Kominfo pusat maupun daerah relatif belum satu frekwensi. Kesannya pun jalan sendiri-sendiri.

Problem itu juga disentil Kadis Kominfo Sulawesi Tenggara, Ridwan Badallah yang menyoroti pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) belum memberikan dukungan serius terhadap peran Dinas Kominfo provinsi, kabupaten maupun kota. Ridwan Badallah hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sultra di kegiatan tersebut.

“Kemenkominfo mesti menjalankan amanah UU No 23 Tahun 2014 terkait otonomi daerah. Dalam regulasi itu mengatur pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat pada daerah. Kewenangan itu juga mencakup dukungan alokasi dana basis dekonsentrasi atau tugas pembantuan ke daerah. Nah Kemenkominfo sejauh ini belum memaksimalkan kewajiban itu,” tutur Ridwan Badallah.

Selaku Koordinator Wilayah Timur Askompsi, dia pun mengajak Dinas Kominfo provinsi, kabupaten maupun kota untuk bersama-sama menyuarakan agar Kemenkominfo memberikan dukungan secara totalitas terhadap peran Diskominfo daerah menyukseskan program pemerintah pusat. Baik dari sisi keluasan kewenangan maupun penganggaran program dan kegiatan yang bersifat nasional.

“Mari kita bersatu, mari kita berjuang terus sehingga Kemenkominfo bisa membuka mata, bisa membangun regulasi baru terkait bagaimana pemberian kewenangan kepada kominfo kabupaten/kota dan provinsi mendukung pelaksanaan program strategis nasional kemenkominfo,” tuturnya.

Dia juga mengusulkan agar dalam agenda program kerja kemenkominfo tahun berikutnya dapat menfasilitasi kegiatan audiens antara Presiden RI dengan instansi Kominfo daerah. Tujuannya untuk memaksimalkan peran kemenkominfo sesuai amanah UU No 23 Tahun 2014 yang menekankan pula pentingnya perhatian dari sisi penganggaran, bukan sebatas pelimpahan urusan dan kewenangan secara administratif.

Sementara itu, Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan menekankan agar Askompsi melalui dinas kominfo seluruh Indonesia tidak hanya fokus pada bidang komunikasi dan informatika saja, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan statistik sebagai salah satu rujuan pemerintah merumuskan kebijakan pembangunan.

“Kebetulan saya ini membidangi sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, bidang keilmuan, perhubungan, kelautan perikanan, serta urusan Kominfo dan Statistik Persandian, sehingga kami dukung hasil dari musyawarah nasional ASKOMPSI ini,” ungkapnya.

Rapat Konsultasi Askompsi ini dihadiri oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Daerah (SUPD) II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan mewakili Mendagri, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kominfo Arifin Saleh Lubis, Direktur Eksekutif Askompsi beserta jajaran, Rudiantara Mantan Menteri Kominfo, Kadis Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Di sela acara, dilakukan penyerahan pataka sebagai simbol penyerahan estafet kepemimpinan dari Ketua Askompsi yang sebelumnya dijabat oleh Achmad Chrisna Putra kepada Ketua Askompsi yang baru, Sudarman , yang juga menjabat sebagai Kadis Kominfo Provinsi Bangka Belitung. (***)

Reporter : Juhartawan

 

 

 

Komen FB

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini