MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Sebanyak 17 orang kepala desa se Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan mengadu ke DPRD Sultra. Aduan itu terkait masalah kerusakan jalan poros jalur Lalembuu menuju Lapoa, Kabupaten Kolaka Timur.
Para kades itu diterima langsung Ketua DPRD Sultra, H Abdurrahman Shaleh, Jumat (17/7/2020). Dalam pertemuan itu, kades mengeluhkan kondisi jalan rusak sepanjang 25 km dan sejak tahun 2008 cuma sebatas jadi komoditi janji politik.
“Setiap pilkada masyarakat kenyang janji saja kalo si A terpilih jalan poros Lalembuu-Lapoa akan dibenahi, bahkan dalam kurun dua tahun bisa beres. Ternyata ndak jelas. Terakhir ada kontrak politik yang dijanjikan Gubernur Ali Mazi saat pilgub. Tetapi tidak ada realisasi,” tutur seorang kades.
Buntutnya masyarakat hanya bisa menikmati debu di musim kemarau dan genangan lumpur ketika musim hujan. Beberapa waktu kata mereka ada tiga truk tak bisa melintasi jalan tersebut karena rusak.
“Masyarakat sudah sempat swadaya membenahi jalan ala kadarnya, tetapi yah rusak lagi karena memang bahannya seadanya saja. Jadi tolong pak dibenahi jalannya termasuk ada jembatan juga di situ,” ujar seorang kades.
Menanggapi pengaduan tersebut, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh segera akan menindaklanjuti keluhan masyarakat Lalembuu ke pemprov. Dia mengaku sudah pernah menerima laporan perbaikan sebagian ruas jalan.
“Kedatangan pak desa sudah tepat. Kami sudah melakukan inventarisasi jalan rusak. Sudah dibahas bersama instansi teknis mana yang mesti diprioritaskan. Semoga usulannya bisa masuk tahun ini, jadi kemungkinan realisasi fisik di tahun 2021. Tapi ini bukan janji ya. Kita tetap melihat kondisi penganggaran nanti,” terangnya.
Ketua DPD PAN Sultra itu menambahkan, sejauh ini hasil inventarisasi ada sekitar 3000-an kilometer jalan mengalami kerusakan di wilayah Sultra.
Sekira 1 991 km sudah diperbaiki dan masih ada sekitar 1 009 km yang juga menunggu realisasi pembenahan fisik. Dari sisi perencanaan, katanya, perbaikan seluruh jalan membutuhkan anggaran sebesar Rp 600 miliar dan dibagi tiga tahap
“Kalau anggarannya siap pasti segera diperbaiki. Tetapi mungkin bapak-bapak maklum sedikit kemarin ada kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan dampak Covid-19. Kalau pun dibenahi mungkin bertahap yah lima kilometer dulu, sisanya tahun berikutnya lagi dan seterusnya,” jelasnya.
Soal tudingan gubernur lupa janji politiknya, Rahman – sapaan akrab – berpendapat bahwa kesibukan gubernur cukup padat dan harus memikirkan banyak hal. Sehingga manusiawi bila ada satu atau dua laporan terlewatkan.
“Kalau bisa nanti saya minta Dinas Bina Marga segera lakukan peninjauan dan pengukuran proyeksi jalan yang bisa dibenahi lagi. Tetapi jangan cuma 2 km, tambah-tambah sedikitlah jadi 5 km,” katanya pada staf Dinas Bina Marga Sultra yang hadir dlam pertemuan itu.
Sementara itu anggota dewan lainnya, Rahman Rahim menuturkan, sebenarnya kerusakan jalan bukan hanya berjarak 25 km, tetapi bisa mencapai 47 km mulai dari Punggaluku hingga Tinanggea.
Poitisi Partai Golkar itu juga berjanji akan mendampingi Dinas Bina Marga untuk meninjau dan mengukur perencanaan realisasi fisik jaan di Kecamatan Lalembuu. (*)
Reporter : Juhartawan
