MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sultra kini berencana merehabilitasi kerusakan jalan sepanjang 250 kilometer tahun ini. Upaya itupun mendapat apresiasi dari DPRD Sultra. Target rehab ruas jalan itu tersebar di beberapa wilayah.
Informasi dihimpun, pemprov sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 56 miliar untuk merehab infrastruktur jalan meliputi pengerjaan ruas jalan Wawotobi – Meluhu dianggarkan Rp 10 miliar, ruas Abuki – Latoma Rp10 miliar, Polipolia – Ladongi Rp 14 miliar, Maligano – Ronta Rp 12 miliar, jalur Buton Utara Rp 4 miliar, serta Lalembu Rp 6 miliar.
“Yang pasti kami (Dewan) sangat mendukung rencana rehab jalan. Sebagian besar merupakan aspirasi masyarakat yang diterima dewan. Memang belum sepenuhnya usulan terserap. Inshallah, bertahap kita tuntaskan,” ungkap Ketua DPRD Sultra, H Abdurrahman Shaleh (ARS) pada mcnewsultra.id, Jumat (26/3/2021).
Menurutnya, rehabilitasi sebagian infrastruktur jalan yang akan digenjot adalah berklasifikasi jalan arteri karena masuk jalur lalu lintas angkutan umum. Namun pemanfaatannya juga mempengaruhi kepentingan sektor-sektor produksi usaha lainnya.
“Sesuai hasil peninjauan rekan dewan yah harus direhab, selain sudah alami kerusakan cukup lama, distribusi produk usaha masyarakat juga tidak berjalan maksimal. Kalau hujan becek, begitu kemarau debunya mengusik rumah warga. Aspirasinya sudah lama masuk,” tutur Ketua DPW PAN Sultra itu.
Dicontohkan, Jalur Abuki-Latoma sebenarnya kerusakan fisik jalan sepanjang 20 kilometer. Keluhan itu sempat disampaikan asosiasi pemerintah desa tahun 2020 lalu. Begitu pula jalur poros Lalembuu aspirasinya diwakili para kepala desa sudah pernah masuk ke dewan.
Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, lanjut Ketua PMI Sultra itu, dewan secara kelembagaan juga ikut bertanggungjawab memikirkan setiap usulan masyarakat. Sehingga harus segera dicari solusinya.
“Problem pembangunan tetap ada, ndak ada setopnya. Cuma kan lebih bagus jangan berkutat terus pada satu masalah. Kita bereskan satu dulu, sisanya tunggu giliran karena tetap diperhatikan,” tandasnya.
Namun begitu, Haji Rahman – sapaan akrab – juga menyarankan agar eksekutif dalam hal ini gubernur bisa mensupport prioritas usulan dari lembaga dewan, karena dukungan itu sesungguhnya wujud political will dan keseriusan pemerintah menempatkan kepentingan masyarakat luas sebagai skala prioritas.
“Back up gubernur itu perlu karena decision maker ada di tangan beliau. Dewan terima aspirasi, lalu menginventarisir bobot urgensinya sebelum disepakati sebuah aspirasi memang harus prioritas. Kalau usulan berulang kali terlewatkan, pemerintah secara keseluruhan termasuk dewan bisa kehilangan trust di mata masyarakat,” terangnya.
Terpisah, Kadis Bina Sumber Daya Alam dan Bina Marga Sultra, Abdul Rahman menuturkan, untuk membenahi fisik jalan mulai pemeliharaan rutin hingga rekonstruksi jalan sebesar 25 persen membutuhkan anggaran sekira Rp 650 miliar.
“Anggaran itu masih untuk infrastruktur jalan saja. Kalau berhubungan dengan pembenahan infrastruktur pendukung seperti jembatan, berarti anggarannya yah bertambah pasti. Saya kira begitu yah,” katanya singkat.
Sedangkan Kadis Kominfo Sultra M Ridwan Badallah menegaskan, rencana rehab 250 kilometer jalan tersebar, menunjukkan itikad pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan utama masyarakat. Dan tahun-tahun berikutnya akan diselesaikan.
“Anggaran proyek 250 km sepenuhnya serapan APBD murni, bukan pinjaman. Beda kalau jalur trans wisata Kendari – Toronipa sepanjang 14,4 kilometer. Sifat program maupun penganggaran berbeda dengan proyek biasa,” terangnya. (***)
Reporter : Juhartawan
