MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kolaka Utara mulai membahas Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) 2022. Kini tahapan sudah memasuki proses penandatanganan nota kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Sekertaris Daerah (Sekda) Kolut, Taufiq mewakili bupati mengungkapkan, kondisi anggaran pada Tahun 2022 relatif berkurang dibanding tahun sebelumnya akibat terdampak Pandemi Covid-19.
Meski demikian, pemerintah tetap optimis dengan kondisi anggaran yang minim beberapa kegiatan strategis dapat tercapai. Tahun 2022 total APBD Kolut hanya Rp 916.637.348.434.
“Penurunan anggaran belanja tidak hanya terjadi di Kolaka Utara, tetapi ini berlangsung secara nasional, termasuk pula pada kondisi APBN,” katanya, JUmat (12/11/2021)
Dia menambahkan, pemerintah tetap akan menuntaskan kegiatan yang belum terealisasi dan tidak berarti kita bisa tidak bisa kerja. Nanti kita evaluasi sejauhamana capaian kegiatan itu lalu kita lanjutkan pada anggaran berikutnya.
Mantan Kadis PMD Kolut ini juga mengapresiasi kinerja DPRD Kolut yang telah terlibat langsung membantu Pemda menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dan ingin dicapai pemerintah pada tahun 2022.
“Dukungan dari DPRD ini sangat kuat dalam proses penyusunan anggaran dan semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita, dan sinergitas kita tertap terjaga dalam rangka mewujudkan masyarakat Kolaka Utara yang Madani,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kolut, Buhari menuturkan, dewan telah menyepakati realisasi kegiatan strategis Pemda untuk tahun 2022 meliputi pembangunan Rumah Jabatan Bupati, termasuk beberapa pembangunan infrastruktur jalan, dan sektor revitalisasi kakao.
“Saya pikir tiga hal tersebut merupakan agenda strategis yang ingin diwujudkan di tahun 2022,” kata Buhari.
Meski ketiga hal tersebut dapat terealisasi, namun beberapa program tetap terpending seperti penurunan anggaran revitalisasi kakao tahun 2022 akibat penurunan APBD Kolut sekitar 10 persen.
“Selain itu, APBD kita di tahun 2022 cukup berat karena daerah mesti membayar utang ke Bank Sultra sekitar Rp 60 miliar. Ini juga jadi penghambat laju pencapai visi misi pemerintah daerah,” pungkasnya. (***)
Reporter : Andi Momang
