MCNEWSULTRA.ID, Jakarta – Gubernur Sultra Ali Mazi melakukan kunjungan kerja ke beberapa kantor kementerian. Salah satunya menggelar pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Kamis (18/2/2021)
Pertemuan itu merupakan tindaklanjut diskusi gubernur dengan Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Binalattas), Kemenaker RI, Budi Hartawan di Kendari bulan Januari lalu.
Salah satu poin pembicaraan adalah menggagas pilot project pengembangan Balai latihan Kerja (BLK) Kendari bertaraf internasional. Pasalnya tuntutan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan mengharuskan BLK bersinergi dengan dunia kerja.
Dikutip dari Juru Bicara Gubernur Sultra, baik Gubernur Ali Mazi maupun Menteri Ida Fauziyah Sepakati Komitmen dari BKL Kendari menjadi perintisan Balai Besar Pelatihan Vokasi Internasional di Kendari.
Rombongan Gubernur Ali Mazi, antara lain Asisten I Setprov. Sultra Basiran, Kepala Bappeda Prov. Sultra J. Robert Maturbongs, dan Kepala BLK Kendari La Ode Haji Polondu. Sedangkan Menteri Ida Fauziyah didampingi Dirjen Binalattas Budi Hartawan, Staf Khusus Menaker Caswiyono Rushdie, dan Anggota Tim Asistensi Kemenaker Bowo.
Gubernur Ali Mazi dan Menaker Ida Fauziyah membicarakan dukungan dan langkah lanjutan bagi persiapan hibah aset milik daerah dan peningkatan status Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari menjadi Balai Besar Pelatihan Vokasi Internasional (BBPVI) di Kendari.
Di hadapan Menteri Ida Fauziyah, Ali Mazi menyatakan dukungan penuh pada program Kemenaker RI terkait meningkatan sumber daya manusia melalui skema transfer of knowledge (alih pengetahuan) yang selama ini diperjuangan Menteri Ida Fauziyah melalui kementerian yang dipimpinnya.
“Perubahan statuta aset dan peningkatan kelas BLK Kendari dipandang penting untuk mempersiapkan SDM Sulawesi Tenggara dan Kawasan Timur Indonesia menghadapi era industri teknologi tinggi yang sedang dipersiapkan dan segara diberlakukan,” tutur Ali Mazi.
Dia menyebutkan, Indonesia sedang memulai era high-tech industry, dengan proses masuknya sejumlah perusahaan teknologi tinggi berskala industri, seperti Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) asal Tiongkok, LG Energy Solution (Korea Selatan), Panasonic (Jepang), hingga Tesla (perusahaan mobil listrik ternama asal Amerika Serikat).
“Pendekatan itu sengaja dilakukan untuk mewujudkan industri kendaraan listrik terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tidak hanya menjadi konsumen, Indonesia juga menjadi produsen baterai lithium terbesar, sekaligus produsen kendaraan listrik dunia” ujarnya.
Buktikan keseriuan Pemerintah Provinsi Sultra dengan menyiapkan lahan lahan seluas 4,5 hektar di dalam kota Kendari untuk pembangunan Balai Besar Pelatihan Vokasi Internasional. Kedepan diharapkan pembangunan zona pelatihan tenaga kerja berskala besar yang mampu diserap industri berteknologi tinggi tersebu.
Lahan yang dipersiapkan oleh Pemprov Sultra untuk pembangunan BBPVI Kendari tersebut berada tepat di tengah kota dan berhadapan langsung dengan Mapolresta Kendari. Selain strategis, juga memiliki tingkat keamanan maksimal.
“Pemprov Sultra akan bersinergi demi kelancaran perizinan alokasi lahan yang telah disetujui gubernur dan saat ini sedang menunggu proses hibah di DPRD Sultra. Kemenaker RI bahkan dapat memulai proses konstruksi infrastruktur BBPVI Kendari sembari menunggu finalisasi persetujuan legislatif mengenai hibah AMD” jelasnya.
“Dengan dukungan program yang luar biasa dari Menteri Ida Fauziyah, maka perlunya peningkatan kapasitas BLK Kendari yang tidak hanya bertaraf regional, namun juga selevel Nasional, bahkan Internasional,” imbuhnya direspon positif menteri.
Gubernur juga sangat berterimakasih karena wajah BLK yang dulu kurang diminati sebagai penataran kompetensif, segera berubah. Saat masih berada di bawah wewenang pemda, BLK kurang mendukung kepentingan dunia usaha akibat keterbatasan dana.
“Setelah berada di bawah wewenang Kementerian, BLK dengan beragam kegiatannya mampu mencari minat dan mendorong masyarakat untuk menetrasi lapangan kerja tersedia, atau yang disediakan oleh perusahaan,” katanya
Menanggapi hal itu Menteri Ida Fauziyah mengakui kendala kementeriannya selama ini berkutat pada belum adanya awareness (kesadaran) dari banyak pemerintah daerah. Di sejumlah pemda masalah SDM unggulan dan kompetitif cenderung tidak masuk skala prioritas.
“Pemda kerap berpikir bahwa Sumber Daya Alam adalah bentuk investasi yang “tidak penting”, lama, dan tidak kelihatan, sehingga tidak berdampak langsung. Sehingga saya senang sekali, sebagai menteri, saya gembira jika ada kepala pemerintahan di daerah, seperti
Gubernur Ali Mazi yang memiliki awareness luar biasa, juga high commitment dan political will. Itulah yang kami tunggu,” terangnya.
Ditegaskan pula, Kemenaker RI saat ini memiliki “sembilan lompatan”, yang salasatunya adalah Transformasi BLK, yang mencakup empat plaform (4R), yakni; Rebranding, Revitalisasi, Reorientasi, dan Relationship.
“Namun kendala utama kami adalah BLK yang dikelola oleh pemda, tidak bisa didorong cepat untuk melakukan transformasi. Makanya kami butuh ada BLK di setiap provinsi,” tukasnya.
Saat ini Kemenaker RI memiliki 21 BLK di 15 provinsi. Jumlah ini masih sedikit. Masih ada BLK yang melakukan pembinaan di luar provinsinya, seperti BLK Nusa Tenggara Barat yang melakukan pembinaan tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur.
“Kami berharap ada sinergi, berbagi peran, dan anggaran —jika memang diperlukan. Pemda jangan lepas tangan dan menyerahkan seluruhnya kepada Kemenaker RI, sebab masyarakat yang hendak dibina adalah masyarakat di daerah tersebut, sehingga pembagian peran tersebut sangat penting,” sarannya.
Sebelum mengakhiri pertemuan dan sesi foto bersama, Gubernur Ali Mazi menyerahkan cinderamata dan dua Surat Gubernur tentang Persetujuan Hibah Aset Milik Daerah Pemprov Sultra, dan Surat Gubernur tentang Dukungan Peningkatan Status BLK. (***)
Reporter : Juhartawan
