MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Kondisi sejumlah OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sultra dinilai kurang sehat birokrasinya. Pasalnya terdapat kekosongan pejabat strategis baik di Dinas, badan maupun kantor.
“Bayangkan ya ! banyak posisi di OPD mulai dari eselon II, III dan IV justru tidak ada pejabatnya. Di DPRD saja begitu. Tetapi pemprov kesannya kurang peduli,” tutur Anggota DPRD Sultra, Syahrul Said, Kamis (14/11/2024).
Parahnya lagi, kata dia, banyak pejabat kepala dinas dan kepala bidang justru belum definitif. Sifatnya masih pelaksana tugas semata. Padahal dewan sudah merekomendasikan agar persoalan itu segera dibereskan.
“Dalam dua kali kegiatan rapat paripurna, kami (dewan) sudah suarakan agar sejumlah jabatan strategis harus diisi pejabat definit agar pemerintahan berjalan dengan baik,” katanya.
Namun dua rekomendasi yang sudah dikeluarkan dewan dan diperkuat dengan rekomendasi KASN tetap tak mendapat atensi serius dari pemprov.
Salah satu bunyi rekomendasi dewan adalah menyoal jabatan-jabatan struktural yang kosong pejabat karena dipromosikan pada jabatan lain dan sebagian akan memasuki masa pensiun.
“Banggar kala itu merekomendasikan BKD Sultra berkoordinasi dengan Pj Gubernur dan sekda untuk segera melakukan penempatan atau penunjukan pejabat agar pelayanan tetap berjalan maksimal dan tidak terjadi stagnasi proses administrasi di masing-masing OPD,” terangnya.
Hal ini terungkap saat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyepakati rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2025 menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Sultra periode 2019-2024.
Politisi Partai Nasdem itu juga menegaskan, dengan kondisi pemerintahan seperti itu dapat mempengaruhi keuangan dan penganggaran di semua OPD. Contohnya, hasil evaluasi dan koreksi APBD pemprov oleh Mendagri terkait perjalanan dinas dilakukan perbaikan dan pengurangan. (***)
Reporter : Wawan
