MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI di Hotel Claro Kendari, Minggu (2/11/2025).
Momen konsolidasi partai ini diwarnai dengan pernyataan pengunduran diri Ketua DPD Herry Asiku dan seruan untuk regenerasi kepemimpinan.
Dalam proses musda, La Ode Darwin akhirnya terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sultra. Bupati Muna Barat itu mendapat dukungan penuh dari ketua DPD 17 kabupaten/kota.
Acara yang dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, serta pimpinan daerah se-Sultra, secara resmi dibuka setelah laporan dari panitia dan sambutan dari berbagai pihak.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Penyelenggara, Abu Hasan, menegaskan bahwa Musda ini merupakan agenda konsolidasi partai yang harus diselesaikan sebelum Desember 2025.
“Setelah Musda provinsi ini, pergerakan akan berlanjut ke Musda kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Sultra, Herry Asiku, dalam sambutan terakhirnya menyampaikan laporan kinerja periode 2020-2025.
Ia mengklaim telah memperkuat struktur organisasi hingga tingkat desa.
Meski kursi DPRD provinsi turun satu menjadi enam kursi pada Pemilu 2024, ia menyebut perolehan kursi di tingkat kabupaten/kota justru naik dari 57 menjadi 60.
Pada puncak acara, Herry Asiku secara mengejutkan menyatakan tidak akan maju lagi sebagai ketua.
“Saya berharap kepemimpinan Golkar ke depan bisa diisi oleh kader yang lebih muda, lebih progresif, agar Golkar tetap menjadi partai besar dan modern,” tuturnya.
Pernyataan itu membuka jalan bagi pemilihan kepemimpinan baru dalam Musda tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), menyampaikan aspirasi kritis mengenai kondisi keuangan daerah.
Ia menyebut Sultra berada di posisi kedua dari belakang untuk pendapatan asli daerah (PAD), meski memiliki sumber daya nikel yang melimpah.
“Ada 96 IUP aktif dan sekitar 90 juta metrik ton ore nikel yang diambil setiap tahun. Potensi nilainya bisa mencapai puluhan triliun, tetapi realisasi PAD yang diterima hanya sekitar Rp833 miliar,” paparnya.
ASR meminta dukungan pemerintah pusat untuk menertibkan kewajiban perusahaan tambahan sebelum izin RKB (Rencana Kerja dan Biaya) diberikan, guna menjamin keadilan bagi daerah.
Musda XI Golkar Sultra tidak hanya menjadi ajang pemilihan kepengurusan baru, tetapi juga wadah refleksi dan konsolidasi untuk memperkuat partai menuju tantangan politik ke depan. (M1)
