Kurang Beres Urus Anggaran Pilkada, Mendagri Tegur Keras Kepala Daerah

0
390
Mendagri Tito Karnavian saat memberikan sambutan pada rakor kesiapan pilkada serentak di Hotel Claro Kendari, Kamis (9/7/2020)

MCNEWSULTRA.ID, Kendari РHanya berkisar tiga jam di Sultra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung fokus mengontrol progres pelaksanaan tahapan pilkada. Ketika rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pilkada serentak mendagri terpaksa menegur tiga  bupati.

Mereka adalah Bupati Konawe Selatan Surunuddin, Bupati Konawe Utara Ruksamin dan Bupati Wakatobi Arhawi. Pasalnya tiga bupati berstatus incumbent itu belum total membereskan anggaran pilkada sesuai komitmen tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Sudah lima daerah anggaran KPU cair seratus persen ya, luar biasa. Catatan saya awalnya baru tiga Buton Utara, Kolaka Timur dan Konawe Selatan. Yang dua lagi saya tidak ada, Wakatobi dan Konut kapan pak, uangnya sudah ada” ungkap Tito Karnavian dalam rakor di Hotel Claro Kendari, Kamis (7/9/2020).

Dia menegaskan, penyelenggaraan pilkada ini merupakan agenda nasional dan kepala daerah wajib memberikan dukungan penuh, utamanya soal proses penganggaran secara cepat

“Konut ini baru 54 persen, kapan ini seratus persen ? Konawe Selatan juga belum beres transferannya, ada Wakatobi baru 43 persen,” tegur Tito.

Selain itu untuk anggaran bawaslu khusus Konawe Selatan, mendagri menerima informasi pencairan baru berkisar 19.17 persen. Sisanya belum ‘lunas’. Sedangkan kemendagri terima laporan Konsel masih punya saldo sebesar Rp 59 miliar tertanggal 8 Juli 2020.

Merespon pertanyaan mendagri, Bupati Konut Ruksamin mengaku pihaknya terhambat mencairkan sisa dana KPU karena dana transfer dari kementerian keuangan belum diterima. Begitu pun Bupati Wakatobi Arhawi yang sempat disebut menyatakan segera menyelesaikan ‘tunggakan’ anggaran ke KPU.

Sedangkan Bupati Konsel Surunuddin berdalih belum terima Dana Bagi Hasil (DBH) sejak tahun 2018 sebesar Rp 27 miliar. Soal dana saldo kas Rp 59 miliar, politisi Partai Golkar itu mengaku dana tersebut untuk kebutuhan sertifikasi guru.

“Telepon dirjen keuangan apa betul informasi. Kalau betul atau tidak tolong sampaikan ke saya, segera cairkan karena itu bisa menghambat bupati cairkan sisa dana ke KPU dan bawaslu,” katanya.

“Apa betul ini terhambat karena kemenkeu atau sudah ada proyek duluan? Kalau ada proyek duluan, saya minta kapolda periksa proyeknya, terus itu cari itu rekanannya,” kata Tito menukasi laporan dua bupati itu.

Dia pun mendesak agar semua kepala daerah kooperatif dnegan KPU maupun bawaslu terkait anggaran. Soalnya tanpa dukungan anggaran kedua lembaga akan sulit bekerja maksimal.

Sementara itu Ketua KPU La de Abdul Natsir Muthalib melaporkan, baru lima daerah sudah menuntaskan realisasi anggaran pilkada. Sisa dua daerah yang belum kelar yaitu Wakatobi dari anggaran Rp 41 miliar baru merealisasikan 43,31 persen. Laku Konut realisasinya baru 58, 59 persen dari total anggaran Rp 36 miliar.

“Anggaran itu sangat dibutuhkan karena pelaksanaan pilkada kali ini masuk musim pandemi Covid-19. Jadi seluruh proses harus lancar dan mematuhi aturan protokol kesehatan. Guna melancarkan tahapan 15 juli nanti kita harus lakukan pemutakhiran pemilih. Nah di tahapan itu kami juga butuh APD,” terang Ojo – sapaan akrab- (**)

Reporter : Juhartawan

Komen FB

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini