MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Pemerintah Kota Kendari kini sibuk persiapan tahap verifikasi lapangan sebagai daerah nominator peraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020. Proses itu seharusnya berjalan tahun lalu, namun terkendala oleh situasi puncak Pandemi Covid-19.
Penerima APE 2020 ini memiliki tingkatan mulai Pratama (Pemula), Madya (Pengembangan), Utama (Peletakan dasar dan berkelanjutan) dan mentor.
Sebelum memasuki tahap verifikasi lapangan, Pemkot Kendari menggelar rapat koordinasi dipimpin Sekretaris Daerah Kota Kendari, Hj Nahwa Umar. Rakor yang melibatkan beberapa OPD terkait berlangsung di ruang Sekretaris Daerah Kota Kendari, Senin (29/3/2021).
Plt Kepala DP3A Kota Kendari, Andi Dadjeng mengatakan, verifikasi lapangan akan dilaksanakan tanggal 5 April 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
|“Proses penilaiannya diperpanjang hingga tahun 2021, jadi tahap ini sedang masuk dalam tahap verifikasi lapangan. Karena dalam situasi pandemi Covid-19, maka verifikasi lapangan akan digelar secara virtual,” ucapnya.
Sekretaris Daerah Kota Kendari Nahwa Umar mengungkapkan, pengarusutamaan gender (Pug) dapat kembali diraih oleh Pemkot Kendari di tahun ini. Karena menurutnya secara umum indijator untuk mencapai itu telah tercapai secara umum.
“Saya ingat di tahun 2013 itu, kita pernah mendapatkan penghargaan untuk pengarusutamaan gender (Pug). Secara umum saja indikatornya kita sudah mencapai dan mencukupi,” ungkap Nahwa Umar.
Indikator penghargaan Pug karena Kota Kendari sudah memenuhi standar pengarusutamaan gender yaitu 30 persen baik keterwakilan di kursi parlemen maupun penempatan jabatan pada sejumlah OPD.
“Jangan kendor, kita sebagai ibukota provinsi yang merupakan barometer keberhasilan Sulawesi Tenggara (Sultra) ada di Kota Kendari,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Ridwansyah Taridala selaku Ketua Pokja Pug
menegaskan, verifikasi lapangan secara virtual nanti, kemungkinan akan lebih dimudahkan, namun terdapat banyak plus minus ketimbang berhadapan langsung saat diskusi.
“Ukuran kita adalah indikator, maka keberadaannya mutlak kita penuhi. Mohon maaf ada empat OPD yang mesti proaktif didalam kegiatan ini. Bappeda sendiri, kemudian Dinas BP3A, BKAD dan Inspektorat,” kata Ridwansyah Taridala
Dalam rapat koordinasi itu dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, Dinas Kesehatan Kota Kendari dan, Ketua Rumpun Perempuan Sultra (Husna) serta Forum Anak Kota Kendari (Fantari). (***)
Reporter : Juhartawan
